OPINI: Riak Media Sosial menjelang Pilkada Sulsel

- Rabu, Maret 15, 2017
advertise pemkab bone

Penggunaan media sosial untuk aktivitas politik di Indonesia sebanyak 110,3 juta pengguna dari 132,7 juta pengguna internet yang ada di Indonesia atau sekitar 75,6%, survei Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) November 2016.

Media sosial ini semakin ramai digunakan pada saat menjelang hajatan besar politik serentak Indonesia yang akan diselenggarakan Tahun 2018 dan juga sudah ada yang berlangsung di tahun 2017 ini, temasuk di wilayah Sulawesi Selatan.

Selain pemeilihan Gubernur, ada 11 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan yang akan ikut kontestasi pilkada Bupati dan Walikota. Bone, Sinjai, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu,Bantaeng, Jeneponto, Kota Parepare dan Kota Makassar.

Kontestasi Gubernurlah yang mengakibatkan seluruh Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan terkena dampak gerakan mobilisasi untuk tahapan-tahapan menjelang pilkada ini, terkhusus 11 Kota dan Kabupaten yang disebutkan di atas yang dampaknya menjadi ganda karenamobilisasi dimaksud yang belum ingin dikatakan gerakan kampanye oleh masing-masing tim pemenangan.

Tidak heran dengan banyaknya gerakan reuni, deklarasi Ikatan Alumni, jalan santai temu kangen dan semacamnya yang gerakan ini di mobilisasi menggunakan media sosial.

Media sosial adalah sasaran empuk untuk semua mobilisasi dimaksud. Baik media sosial dalam kategori social network (Facebook, Google+, Twitter, Youtube, Instagram dan lainnya) maupun media sosial yang berupa Chat Aplication ( BBM, Whatsapp, facebook messenger, line, wechat dan lainnya). Group media sosial yang dulunya kurang aktif menjadi aktif dengan banyak basa basi dan bahkan banyak group-group baru yang tiba-tiba muncul untuk dikonfirmasi.

Akun baru mulai bermunculan dengan gerakan-gerakan yang bermuara ke jagoan masing-masing. Terbentuk tim media sosial sendiri, mengatur yang dianggap perlu untuk dicitrakan, membuat desain-desain yang kreatif, gambar, video dan narasi-narasi.

Bahkan media massa, cetak dan media elektronik dalam penyempaian informasi di copy linknya atau di potong sedemikian rupa bahasannya untuk di viralkan di media sosial dengan tujuan pencitraan tadi. Merupakan strategi untuk memanfaatkan media sosial ini, selain gratis dalam biaya produksi sosialisasi, juga bisa menembus sampai pelosok.

Sahut-sahutan mulai bermunculan, adu argumen juga tidak terhindarkan, maka jangan heran bila lagi kumpul bersama teman, ada teman kita yang mukanya terlalu serius mengetik dan kadang berbicara sendiri. Yang tidak punya jagoan sekali pun juga ikut-ikut serius untuk membantah atau membernarkan beberapa argumen, dan kadang beberapa diantaranya berpendapat tanpa data yang baik dan dasar yang jelas.

Strategi memanfaatkan media sosial ini sudah sangat familiar dan popular di Indonesia saat pemelihan Presiden terakhir yang memilih Jokowi sebagai presiden Indonesia. Gerakan demi gerakan, tim khusus media sosial yang sering dikenal denan istilah buzzer saling adu kebolehan.

Berbagai macam isu diviralkan untuk kepentingan pemenangan dan atau bahkan untuk komitmen kontrak yang telah disepakatinya. Media massa saat ini juga benyak mengangkat tema dan bahasan di liputannya tentang kegiatan yang ada di media sosial.

Belajar dari pengalaman yang ada bahwa pemanfaatan media sosial ini kadang hanya riak saat kentestasi pilkada saja dan setelahnya tidak lagi, riak dalam arti memanfaatkannya saja.

Setelah terpilih media sosial itu seakan tidak lagi penting dan mulai egois dalam penggunaanya, hanya ingin menampilkan apa yang menjadi penting baginya tidak lagi peduli akan masukan-masukan dari lapangan melalui media sosial seperti saat menjelang pilkada.

Apakah hanya karena tim buzzernya tadi hanya terikat kontrak, atau tim tersebut hanya dibuat untuk pilkada dan setelahnya lalu dibubarkan, atau bahkan seperti pribahasa lupa kacang akan kulitnya.

Hal ini seirama oleh hasil survei APJII yang menyatakan bahwa ada sekitar 90,4% pengguna media sosial dimanfaatkan untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. Namun sosialisasi kebijakan ini tidak tergambarkan mengenai proses pengambilan kebijakan dimaksud, bisa saja kebijakannya semua top down seperti biasanya. Ini karena masih banyak sahut-sahutan di media sosial akan janji palsu, banyak teriakan media sosial yang sengaja diabaikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.

Anehnya lagi menjelang pilkada tiba-tiba bakal calon incumbent merespon baik media sosial yang sangat bertentangan dengan prilaku mereka 4 tahun sebelumnya setalah terpilih menjadi kepala daerah. Bahkan ada salas satu kepala daerah di Sulawesi Selatan yang menyalahkan media sosial sebagai biang masalah perceraian masyarakatnya.

Media sosial yang digunakan saat dibutuh, dan dicampakkan bila tidak lagi menyangkut kepentingan politik, kelompok, gologan bahkan pribadinya, mungkin karena gratis. Media sosial saat ini sudah sangat akrab dengan masyarakat, kadang keluh kesah masyarakat dicurhatkan di media sosial, berharap pemerintahnya mendengarnya, wakil rakyatnya menyambutnya dan aparatur sipil negara yang ada untuk melayaninya merespon baik untuk itu.

Banyak harapan disana yang sacara substansi sangat mudah dan baik dalam rangka menerima masukan masyarakat dalam menjalankan pelayanan publik sebagai mana mestinya. Harapan yang memungkinkan menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan atau harapan yang arahnya monitoring, evaluasi, controling masyarakat dalam pelaksanaan dan implementasi dari setiap kebijakan yang dibuat.

Masukan mengenai berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan dengan baik sesuai dengan harapan. Harapan penggunaan media sosial oleh para bakal calon peserta kontestasi pilkada di Sulawesi Selatan menjadi harapan yang sama oleh masyarakat dalam menggunakan media sosial ini untuk menyampaikan aspirasinya setelah mendapatkan Bupati, Walikota atau Gubernur baru nantinya. Bukan malah membungkam mereka dengan gerakan, gerakan yang mengatasnamakan rakyat tetapi berlatar belakang politik untuk kepentingan dan egonya masing-masing dan membenturkan antar masyarakatnya sendiri.

Mereka yang ingin mendapatkan keuntungan sendiri dengan saling membenturkan masyarakatnya. Bukankah mereka dipilih untuk melayani? Untuk menjalankan amanah rakyat yang memilihnya dan mengelola dengan baik uang tabungan rakyatnya dari hasil pajak yang dipungut olehnya.

Media sosial sudah selayaknya menjadi media yang mendewasakan masyarakat, juga Bupati, Walikota dan Gubernur terpilih nantinya, media yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Cerdas dalam menyikapi setiap perkembangan informasi yang ada didalamnya dengan mencari sumber dan data yang jelas dari informasi yang ada di media sosial dimaksud. Mengkonfirmasi informasi bila ada yang dianggap perlu disesuaikan agar tidak menjadi informasi hoax dan menjadi sasaran pertikaian antar masyarakat.

Harapan baru pemanfaatan media sosial juga untuk mereka yang antinya terpilih untuk menahkodai wilayahnya masing-masing untuk membentuk tim media sosial seperti saat mereka ingin menjadi gubernur,bupati dan walikota, untuk memilah informasi yang baik dan memisahkan yang tidak jelas kemanfaatannya untuk masyarakat, sehingga media sosial ini tidak menjadi ancaman buat kita namun menjadi kekuatan untuk Sulawesi Selatan termasuk wilayah kota dan kabupatennya.

M. Awaluddin A.
Kandidat Doktor Ilmu Adm. Publik UNM Makassar
Konsentrasi pengembilan keputusan berbasis media sosial.



EDITOR : JUMARDI
COPYRIGHT © BONEPOS 2017
Meikarta