OPINI : Empat Tahun Kepemimpinan Bupati Bone

| 23 April 2017 | 11.56 WIB
Kali Dibaca

Bagikan:



BONEPOS - April, Tahun 2013 merupakan awal kepemimpinan baru Bupati yang terpilih A. Fahsar M Padjalangi bersama wakil Bupati Bone H Ambo Dalle menahkodai pemerintahan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan program kerja yang handal mampu membawa Kabupaten Bone menapaki kemakmurannya.

Melalui program handal beliau yang didengungkan saat masa-masa kampanye, khalayak sudah tau betul bahwa janji-janji yang diutarakan ialah :1. Pendidikan dan kesehatan gratis. 2. Menciptakan 5.000 lapangan kerja dan 3. Pupuk yang murah.

Empat tahun berjalan kepemimpinan Bupati Bone A. Fahsar Padjalangi memberikan beberapa perubahan dalam penataan kota, oleh masyarakat Bone patut untuk diapresiasi penuh kebanggaan. Tetapi, demi mendukung kemajuan daerah, apa yang menjadi tolak ukur masyarakat Bone menelaah empat tahun kepemimpinan bupati Bone?

1. Barang apa sebenarnya yang diproduksi di kabupaten Bone?
2. Standar yang bagaimana digunakan untuk mengurangi pengangguran di kabupaten Bone?

Tahun 2013, tercatat 233.943 penduduk miskin dan meningkat pada tahun 2014 sebanyak 244.415. Sementara hasil produksi pertanian juga menuai titik buntu dimana jumlah petani terbanyak di Bone bergerak dibidang kakao berjumlah 40.661. Sementara di Bone sendiri tidak memiliki pabrik Kakao dan masih mengacu pada produksi pertanian berupa padi dan jagung.

Selain itu program Bupati terkait pupuk murah juga menjadi problem yang dimana tahun lalu kuota pupuk senilai 32 ribu ton turun drastis menjadi 17 ribu ton. Belum lagi jika melihat pada soal pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2014 tercatat 36277176531,10 mengalami penurunan pada tahun 2015 yakni 35128861552,00.

Disisi lain, belanja pegawai tahun 2014 tercatat 863435205943,00 mengalami kenaikan pada tahun 2015 yakni 917007449960,67. Alhasil, pendapatan daerah tidak mampu menyesuaikan anggaran dengan nilai belanja pegawai. Lalu bagaimana bisa membangun pabrik-pabrik untuk produksi barang demi memicu pertumbuhan ekonomi?.

Bagaimana bisa memperbaiki akses transportasi lintas desa demi kelancaran ekonomi? Dengan demikian, bagaimana pemerintah daerah menekan laju pengangguran dan melakukan pemerataan ekonomi?

Ada suatu pandangan dari pemerintah daerah Bone yang menggelitik bahwa pemerataan ekonomi di Bone katanya sangatlah sulit karena infrastruktur jalan kita belum memadai. Lalu apakah mesti menunggu indrastruktur baik dulu baru ekonomi kita bisa tumbuh? Kali ini, pemerintah daerah menelaah pandangan yang kurang masuk akal.

Tersisa kurun waktu 1 tahun lagi, pemerintah kabupaten Bone perlu terobosan baru yakni:

1. Membangun pabrik-pabrik dikawasan utara, selatan dan barat melalui produksi pertanian.
2. Membangun pelabuhan petikemas agar produksi pertanian bisa langsung diekspor minimal sasarannya pasar domestik
3. Membangun pelabuhan bongkar muatan pupuk bersubsidi guna memperlancar alur distribusi pupuk, jadi tidak melalui pelabuhan makassar lagi. Bukannya, pabrik pupuk Kaltim di Bontang lebih dekat dengan Bone jika melalui jalur laut?

Pembangunan daerah sudah waktunya tidak bergantung lagi pada APBD tapi bagaimana mampu menguasai pasar. Sebab jika pemerintah daerah mampu menguasai pasar, investor itu sendiri yang akan tertarik masuk untuk memperbaiki infrastruktur daerah karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomilah yang akan memperbaiki infrastruktur daerah bukan malah sebaliknya infrastruktur daerah yang memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

Penulis : Husman Husain
Pemerhati pembangunan ekonomi Bone


EDITOR : JUMARDI
COPYRIGHT © BONEPOS 2017
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI