Draft RUU Masyarakat Adat Diserahkan ke Badan Legislasi

- Kamis, Juli 27, 2017
advertise pemkab bone
Luthfi A. Mutty 

BONEPOS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai NasDem membuktikan keseriusannya menggarap Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Dalam acara Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Uji Konsep Draf RUU Masyarakat Adat, Rabu (26/07), Wakil Ketua Fraksi NasDem Luthfi A. Mutty menyatakan bahwa fraksinya akan mengawal RUU tersebut hingga disahkan.

Sebelumnya, tim kerja yang dibentuk oleh Fraksi NasDem telah berkeliling untuk menguji konsep terkait RUU tersebut. Masukan-masukan yang didapat dari uji konsep tersebut menurut Luthfi akan sangat penting untuk kelengkapan RUU Masyarakat Adat. Rencananya, hari ini, Kamis (27/7), RUU ini akan diserahkan ke Badan Legislasi DPR RI.

“FGD hari ini  (kemarin) kan hanya melengkapi dari uji konsep yang sebelumnya kita telah lakukan. Besok Insya Allah secara resmi, saya selaku pengusul akan menyerahkan kepada Badan Legislasi DPR. Karena besok adalah penutupan masa sidang juga, draft ini kemungkinan akan dibahas setelah 17 Agustus,” ungkapnya.

Luthfi meminta dukungan dari berbagai kalangan yang hadir dalam acara tersebut terutama dari Rumah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Sebab, menurutnya, AMAN mempunyai koneksi yang bagus terhadap pemerintah.

“AMAN mungkin bisa melakukan lobby ke presiden atau kantor staf presiden untuk segera menetapkan siapa yang bertanggung jawab mewakili pemerintah untuk berbiara kepada DPR. Menteri apa dan siapa," kata Anggota Baleg tersebut.

Ia menuturkan, lobbying kepada pemerintah dilakukan supaya tidak mengulang kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Khusus periode sebelumnya. Menurutnya, pansus periode lalu gagal mensahkan RUU Masyarakat Adat hingga berakhirnya masa jabatan

Sedangkan di DPR tidak mengenal lagi istilah melanjutkan pembahasan RUU. Sehingga pembahasan RUU Masyarakat yang kemungkinan telah 99,8%, itu tidak bisa dilanjutkan pembahasannya, dan dibuat lagi dari awal di DPR.

“Kesalahan dulu itu menteri yang ditunjuk adalah menteri kehutanan. Ada perbedaan pemikiran karena sangat teknis sehingga parsial saja. Nah, makanya menkumham ini kita inginkan terlibat dan mendesak presiden untuk menunjuknya sebagai wakil pemerintah supaya komprehensif melihat persoalan,” ucap Luthfi mengakhiri.


Editor : Jumardi Ramling
Meikarta