NH Perjuangkan Bunga KUR Turun Jadi 7 Persen

- Sabtu, Juli 08, 2017
advertise pemkab bone
BONEPOS.COM, SOPPENG - Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia  (Dekopin) HAM Nurdin Halid, menyatakan pihaknya paling kuat memperjuangkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain Dekopin, kata Nurdin, dirinya juga melakukab upaya itu juga lewat kekuatan 91 kursi Golkar di parlemen.

"Komunikasi terakhir kami dengan pemerintah menyimpulkan penurunan menjadi 7 persen per tahun itu idealnya diberlakukan tahun depan," tegas NH, di sela-sela Temu Usaha Insan Koperasi Soppeng, di Kota Watansoppeng, Sabtu 8 Juli 2017.

Usulan ini sudah disampaikan langsung Dekopin kepada Presiden RI, H. Joko Widodo. Nurdin yakin usulan ini terwujud karena tingginya keberpihakan pemerintahan Jokowi kepada usaha kecil menengah dan koperasi.

Sebelumnya, KUR yang ditujukan untuk masyarakat dikenai bunga 22 persen. Bunga itu kemudian berangsur diturunkan menjadi 12 persen, kemudian 9 persen, lalu terakhir 7 persen.

"Jangan sampai UKM dan Koperasi jadi susah maju karena dibiarkan tidak maju. Negara insya Allah akan berpihak kepada ekonomi kerakyatan ketimbang konglomerat kapitalis," tegas cagub Sulsel dari Partai Golkar ini.

Dekopin, kata mantan dirut Puskud Hasanuddin ini, tidak akan berhenti berjuang mendorong koperasi menjadi pilar ekonomi bangsa. Koperasi jika diberi ruang dan kekuatan lewat regulasi bakal jadi benteng ekonomi kerakyatan terdepan.

"Kepada pengusaha ritel misalnya, bisa saja Anda menembus hingga pelosok-pelosok tapi harus duduk bersama dengan koperasi dan BUMDes lebih dulu. Libatkan mereka, utamanya dalam penyaluran pupuk, sembako dan lainnya. Jangan tinggalkan mereka, atau Anda sebaiknya tidak usah masuk," tegas tokoh yang menggandeng Abd Aziz Qahhar Mudzakkar sebagai pendamping di Pilgub Sulsel mendatang.

"Kami akan lakukan semua itu jika terpilih. Apakah diskriminatif? Tentu tidak. Jujur saja, justru ritel-ritel raksasa itulah yang menguasai dari hulu ke hilir. Mereka punya pabriknya, mereka yang menguasai distribusinya. Kalau kita mau mengambil sebagiannya dengan mengamalkan pasal 33 ayat 1 apa salahnya? Misalnya bahwa yang boleh salurkan pupuk hanya BUMDes dan koperasi, apa yang keliru? Bukannya malah sangat menguntungkan masyarakat?" tegas Ketua Tim Pilkada Pusat DPP Golkar ini.

NH menilai, political will pemerintah daerah mendorong koperasi menjadi sokoguru ekonomi sudah ada.

"Tapi itu tidak cukup. Harus dibarengi political action. Nah, memang untuk action ini tentu dibutuhkan pemimpin yang  paham koperasi yang harus jadi pemimpin," tutup NH.

EDITOR : RIZAL
COPYRIGHT © BONEPOS 2017
Banner Ops Zebra Polres Bone