OPINI: UMKM Penolong Perekonomian Bangsa

- Kamis, Juli 06, 2017
advertise pemkab bone
BONEPOS.COM - Tak diragukan lagi bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mempunyai peran yang cukup besar dalam perkembangan perekonomian di tanah air terutama karena mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Inilah sebabnya sector tersebut telah ditetapkan dan dipromosikan sebagai agenda utama pembangungan ekonomi di Negara kita. Saat terjadi krisis ekonomi global di tahun 1997 hanya UMKM lah yang mampu bertahan dari kondisi ekonomi yang tengah mengalami kolaps, sementara unit usaha dengan skala yang lebih besar justru bertumbangan. Pada sector penyerapan angkatan kerja, kontribusi UMKM juga luar biasa yaitu mampu menyerap sekitar 96% tenaga kerja. Untuk kegiatan ekspor hanya sekitar 8.8% unit usaha saja yang berhubungan secara langsung dengan pihak importir di luar negeri sementara sekitar 91% dengan perantara pihak ketiga atau pedagang.

Peranannya sebagai penolong serta penopang perekonomian bangsa dikarenakan unit usaha tersebut telah menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu, penyedia lapangan pekerjaan untuk jutaan angkatan kerja yang tak terserap pada sector formal, berikutnya adalah berkontribusi sebagai sumber Produk Domestik Bruto, dan terakhir sector UMKM yang berperan sebagai penghasil devisa Negara karena sanggup mengekspor beragam jenis produk yang dihasilkan oleh unit usaha tersebut. Mengingat potensi yang besar tersebut maka sudah selayaknya bila pengembangan sector swasta dipusatkan pada UMKM mengingat unit usaha ini seringkali kurang diperhatikan karena belum dapat berkompetisi dengan unit usaha lainnya serta hasil produksinya yang masih dalam skala terbatas.

Pemerintah idealnya memberikan perhatian yang lebih besar akan pengembangan UMKM agar mampu bersaing bersama dengan pelaku ekonomi lainnya terutama karena beberapa permasalahan berikut ini.

Modal – inilah faktor utama yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah unit usaha termasuk pada UMKM. Masalah yang berkaitan dengan permodalan timbul karena umumnya UMKM adalah perusahaan yang bersifat tertutup atau usaha perorangan dengan modal terbatas yang hanya mengandalkan asset pemilik. Untuk meminjam modal dari lembangan keuangan lainnya atau bank pun cukup sulit karena persyaratan teknis serta administrative yang diminta tak dapat dipenuhi.

SDM – Sumber Daya Manusia yang cakap adalah modal non materi yang sangat dibutuhkan agar UMKM berkembang. Tetapi saat awal merintis usaha banyak ditemui para wirausahawan yang belajar secara otodidak atau dengan konsep mencoba-coba. Idealnya, bila seseorang sudah memutuskan untuk menjadi entrepreneur harus mempunyai bekal serta pengetahuan yang cukup untuk memulai usaha.

Perizinan – Demi mendapatkan pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan dibutuhkan izin atau dokumen pendirian usaha. Kendala untuk memenuhi syarat tersebut adalah birokrasi yang panjang dan biaya yang tak sedikit.

Sarana dan prasarana – Minimnya informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi menjadi penyebab terbatasnya sarana dan prasarana suatu unit usaha seperti yang diharapkan. Kendala lain yang berkaitan dengan sarana dan prasarana adalah kesulitan dalam mendapatkan tempat atau lapak untuk menjalankan usaha. Penyebabnya bisa karena harga sewa yang terlalu mahal atau lokasi yang kurang strategis.

Pungutan liar – Pungutan tak resmi atau pungli juga kerap menjadi hambatan bagi unit usaha yang baru merintis bisnisnya karena menambah biaya operasional. Pungli ini seringkali terjadi secara berkala yaitu setiap minggu atau setiap bulan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan di atas, berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa menjadi solusi. Bantuan permodalan – Idealnya pemerintah melakukan pendampingan berupa pembinaan serta penyuluhan dalam pengelolaan modal sehingga UMKM dimungkinkan untuk berkembang dan bertahan di tengah persaingan ekonomi yang semakin lama semakin menghebat. Selain itu pemerintah selayaknya juga membantu permodalan dengan memperluas skema kredit khusus dengan persyaratan yang tak terlalu berat untuk UMKM. Untuk pembiayaan UMKM dapat melalui Lembaga Keungan Mikro non bank seperti misalnya BPR atau Bank Perkreditan Rakyat serta BRI Unit Desa. Sampai saat ini BRI telah mempunyai lebih dari 4000 unit yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Dari lembaga keuangan tersebut (BRI dan BPR) sesuai data sudah sekitar 8500 unit yang menyediakan layanan bagi UMKM. Agar imbas bagi UMKM semakin
merata, maka perlu pula LKM ini dioptimalkan perkembangannya karena LKM non koperasi seringkali mengalami kesulitan yang berkaitan dengan legitimasi operasionalnya.

Pelatihan – Peran serta pemerintah juga sangat diperlukan dalam meningkatkan program pelatihan untuk UMKM baik dalam bidang kewiraswastaan, pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan bisnis, manajemen, serta administrasi. Pelaku UMKM juga perlu diberi kesempatan untuk mempraktekkan hasil pelatihan di lapangan yaitu melalui pengembangan kemitraan rintisan.

Perizinan – Satu lagi peran serta pemerintah demi pengembangan UMKM adalah membantu untuk menyederhanakan layanan serta mempermudah proses pengurusan dokumen perizinan. Dengan demikian para calon pengusaha akan semakin bergairah untuk memulai bisnisnya dan dampaknya adalah peningkatan perekonomian di tanah air secara keseluruhan.

Mengembangkan sarana serta prasarana – Dibutuhkan upaya pemusatan atau pengalokasian tempat usaha untuk UMKM pada lokasi-lokasi yang strategis demi meningkatkan potensi pengembangan UMKM tersebut.

Pembentukan lembaga khusus – Sebaiknya didirikan sebuah lembaga khusus yang menangani serta mengoordinasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan upaya pengembangan UMKM serta bertugas untuk mencari pemecahan masalah atas beragam hambatan yang kerap dihadapi oleh unit usaha tersebut.

Intinya kebijakan pemerintah ke depannya perlu diupayakan menjadi lebih kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Peranan pemerintah juga perlu semakin ditingkatkan dalam memberdayakan UMKM. Selain itu pemerintah juga perlu menjembatani kemitraan yang saling menguntungkan untuk pengusaha besar serta pengusaha kecil dengan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hingga saat ini upaya pemerintah Indonesia demi pengembangan UMKM adalah terus- menerus mempopulerkan program-program kerjasama yang menguntungkan bagi para pengusaha kecil, misalnya dalam sector permodalan yang dikhususkan bagi pelaku usaha kalangan menengah kebawah melalui lembaga-lembaga keuangan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Tujuannya tentu adalah mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru khususnya di kalangan anak muda. Program-program yang berkenaan dengan UMKM diharapkan dapat merangsang minat masyarakat untuk terjun ke bidang bisnis karena bila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk Indonesia jumlah pebisnis masih sangat sedikit.

Kebijakan pemerintah yang memihak pada Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam beberapa tahun terakhir ini dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat demi membangkitkan perekonomian di tanah air. Tak hanya di Indonesia, UMKM merupakan penopang perekonomian Negara, bahkan di Negara-negara maju seperi Jerman, Jepang, serta

Amerika Serikat, yang menjadi pilar perekonomian adalah UMKM. Kondisi tersebut dimungkinkan karena Negara-negara tersebut memang mencanangkan kebijakan yang sangat mendukung terciptanya kondisi yang membuat UMKM tumbuh sehat dan stabil. Lebih dari sekedar pendanaan, UMKM juga memerlukan dukungan dalam sector akses pasar, teknologi tepat guna, serta tak lupa pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Jadi, jangan ragu untuk menjadi pengusaha sebagai mata pencaharian Anda.

Penulis: Tiara Pramuswari
(Magister Sains Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajement IPB)

EDITOR : RIZAL
COPYRIGHT © BONEPOS 2017
Banner Ops Zebra Polres Bone