Cegah Pengiriman TKI Ilegal, Ini Imbauan Wabup Soppeng

- Selasa, Agustus 29, 2017
advertise pemkab bone

Cegah Pengiriman TKI Ilegal, Ini Imbauan Wabup Soppeng
BONEPOS.COM, SOPPENG -  Wakil Bupati Soppeng Supriansa membuka sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI, program BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan bagi aparat kelurahan/desa, pengusaha dan pekerja yang diselenggarakan oleh Disnakertrans, Selasa 29 Agustus 2017, di kantor gabungan dinas Watansoppeng.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Kamaruddin mengatakan, maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh kepala kelurahan, kepala desa beserta aparatnya tentang bagaimana upaya pemerintah melindungi TKI dan memberikan pemahaman tentang prosedur resmi pemberangkatan CTKI ke luar Negeri, memahami TKI ilegal, serta cara menangani TKI bermasalah.

Selain itu, juga untuk memberikan pemahaman terhadap pengusaha dan pekerja terhadap manfaat BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Sementara Wakil Bupati Supriansa dalam sambutannya menuturkan, badan statistik Soppeng tahun 2015 jumlah pengangguran mencapai 3.069 orang dari penduduk usia kerja sebesar 168.044 orang, hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Kab.Soppeng perlu bekerja keras untuk melaksanakn berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

"Salah satu yang dilakukan yaitu penempatan tenaga kerja di luar Negeri dan dalam Negeri untuk menciptakan wirausaha baru bagi pengangguran dan setengah menganggur,"kata Kaswadi.

Kaswadi menyebutkan, sejak tahun 2012 hingga agustus 2017 tercatat  431 orang tenaga kerja dari Kabupaten Soppeng yang bekerja diluar Negeri terutama di Malaysia. Untuk mencegah pengiriman TKI ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kaswadi meminta para lurah dan kepala desa untuk betul-betul selektif kepada masyarakatnya yang akan berangkat keluar Negeri.

"Untuk kepala desa arahkan masyarakat didesanya agar memiliki BPJS untuk mengantisipasi masalah kesehatan tenaga kerja kita supaya kalau terjadi masalah, kepala desa tidak terlalu berat memikirkannya,"tegasnya.

"Kami juga menghimbau kepada seluruh kepala desa beserta aparatnya yang belum terdaftar sebagai BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan agar segera mendaftarkan dirinya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan terutama masalah sosial yang tidak kita prediksi akan terjadi,"tambah kaswadi.

Penulis   : Nur Alam Abra

Editor     : Jumardi Ramling
Meikarta