Pilkada 2018, ASN Diminta Jaga Netralitas

| 7 Desember 2017 | 14.53 WIB
Kali Dibaca

Bagikan:
Pilkada 2018, ASN Diminta Jaga Netralitas
Sosialisasi Netralitas ASN di Sinjai
BONEPOS.COM, SINJAI - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sinjai menggelar sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 mendatang.

Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di Aula Hotel Rofina Sinjai Utara, Kamis 7 Desember 2017. Hadir dalam sosialisasi ini Ketua Panwaslu Sinjai Muhammad Rusmin, Asisten III Pemda Sinjai Akmal MS, Wakapolres Sinjai Kompol. Abd. Rauf, SKPD, Camat, Kepala Desa dan para Undangan lainnya.

Ketua Panwaslu Sinjai, Muh.Rusmin, berujar, sosialisasi ini mengusung Tema Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.
"Dasar pelaksanaan sosialisasi ini adalah Undang- Undang No.5 Tahun  2014 tentang ASN, dimana ASN wajib menjaga netralitas dan mencegah keterlibatan ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberbur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018," ujarnya. 
"Panwas akan tegas dalam menjalankan aturan, tidak ada niat untuk saling mencederai. Karna kita di Sinjai adalah satu rumpun. Jangan sampai kita menegakkan aturan tapi justru merenggangkan atau memutuskan tali persaudaraan kita,” lanjut Rusmin.

Dia menjelaskan, ASN harus fokus menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Tidak hanya itu, tapi seluruh pejabat negara, baik presiden sampai kepala desa dilarang mengambil keputusan yang berpihak kepada salah satu calon pada Pilkada nantinya.

"Silaturahmi jangan sampai terputus, namun tentu ada koridor hukum yang harus tetap di jaga. Kami harap ASN tetap pasif dan tidak melanggar aturan ASN yang sudah ada. Sehingga, perlu ada pemahaman dalam menyikapi Undang- Undang ASN. Jangan sampai apa yang menjadi tugas kami menyebabkan kita bercerai berai," jelasnya.

Rusmin menegaskan ASN dilarang keras melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan calon.
"Dilarang menggunakan simbol atau atribut calon, dan dilarang menghadiri kegiatan kampanye calon dengan menggunakan pakaian dinas, serta secara terang-terangan mendukung calon. Hadir untuk mendengar Visi Misi calon boleh-boleh saja, namun kehadirannya itu dilarang tertuju pada satu calon saja," tegas Rusmin.

Sementara Asisten III Drs. Akmal, M. Si yang mewakili Bupati Sinjai mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Daerah dirinya sangat mengapresiasi acara sosialisasi Panwaslu.

Menurutnya, dasar pelarangan ASN untuk tetap netral dalam Pilkada pada pasal 45 UU ASN, sangat jelas bahwa ASN tidak bisa terpengaruh dan harus netral dalam pemilihan pilkada apalagi mengkampanyekan salah satu calon.

“Pelanggaran atas aturan tersebut berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat akan diberikan sanksi sesuai pelangarannya, misalnya pelanggaran ringan dapat diberikan teguran, memberikan hukuman disiplin. UU ASN merupakan payung untuk berlindung bagi ASN. Diharapkan ada kelompok- kelompok kecil untuk memantau ASN,” jelas Akmal.

Pemateri dalam sosialisasi tersebut adalah Saifuddin, Bagian Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Sinjai dengan materi langkah- langkah pencegahan dan penindakan atas pelanggaran UU ASN, Asisten III Setda Kab. Sinjai Drs. Akmal, M. Si, dengan materi Upaya solutif pemerintah daerah dalam menjaga netralitas ASN.

Pemateri lain Wakapolres Sinjai Abdul Rauf dengan materi Peranan Polri dalam penegakan UU Pemilu, serta dukungan Polri terhadap Panwas dalam upaya penangangan pelanggaran Pemilu (Kaitan Netralitas ASN).

Pemaparan materi pada sosialisasi ini dipandu oleh Moderator Rahmatullah, S. Sos, MA, akademisi IAIM Sinjai.

Penulis   : Suparman Warium
Editor     : Jumardi Ramling
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI