Penertiban APK Paslon Gubernur Tanpa Kordinasi, Bupati Soppeng: Itu Kan Konyol

paslon gubernur di soppeng
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dengan panitia pengawas pemilihan (panwaslu) Soppeng akhirnya melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Jumat 16 Februari 2018. (BONEPOS.COM - NUR ALAM ABRA).

BONEPOS.COM, SOPPENG - Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi SulSel tahun 2018 oleh personel Satpol PP Kabupaten Soppeng dilakukan tanpa melakukan koordinasi sebelumnya.

Demikian diungkapkan, Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak peresmian Gedung Puskesmas Tajuncu Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, Sabtu 17 Februari 2018.

"Saat itu saya sedang berada di sebuah acara pengantin dan diberi tahu kalau ada penurunan APK secara paksa, saya langsung pulang dan memanggil Satpol PP untuk menghentikan Penurunan APK ini," ungkapnya.

Lebih jauh Kaswadi mengatakan, seharusnya penertiban APK dibicarakan terlebih dahulu dan melibatkan segenap unsur Muspida.

"Tidak bisakah kita duduk bersama membicarakan penurunan APK dengan baik dan melibatkan segenap unsur Muspida? Begitu juga Sat Pol yang turun berdasarkan perintah Sekretaris Sat Pol PP tanpa pemberitahuan kepada saya, apalagi bertindak tanpa disertai Surat Tugas, itu kan konyol namanya," ujarnya.

Kendati, diberitakan sebelumnya, Ketua Panwaslu Soppeng, Winardi mengatakan, kalau pihaknya sudah bersurat kepada pemerintah daerah terkait penertiban APK.

"kami sudah bersurat ke Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan penertiban APK Paslon tersebut,kami sudah berkoordinasi dengan Pemda," ungkap Winardi.

Penulis : Nur Alam Abra