Komnas Perlindungan Anak: Tolerir Pernikahan Dini, Pengadilan Agama Bantaeng Melanggar!

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. (Foto - Ist)

Arist menambahkan, setelah Kelompok Kerja Komnas Perlindungan Anak di Sulawesi Selatan mengumpulkan fakta-fakta lapangan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Komnas Perlindungan Anak segera menyurat kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk segera mencabut dispensasi pencatatan perkawinan dan mendorong KUA untuk tidak menerima pencatatan perkawinan pasangan anak, dan mendesak para orangtua dari kedua pasangan anak ini mengurungkan niatnya untuk mencatatkan perkawinan anak ini kepada lembaga perkawinan.

"Bukanlah perkawinan yang ditolak tetapi perkawinan usia anaklah yang ditolak keras" tegasnya.

Tidak ada toleransi terhadap perkawinan anak apalagi dengan alasan, bahwa pencatatan perkawinan dilakukan agar tidak terjadi perbuatan zinah dan karena alasan takut tidur sendiri setelah ibu dari pasangan anak perempuan meninggal dunia.

Larangan keras terhadap perkawinan usia anak, oleh ketentuan Konvensi PBB tentang Hak Anak maupun UU Perlindungan Anak, selain dapat menghambat masa depan anak juga dapat mengganggu tumbuh kembang dan mental anak dan dapat pula terancam kanker rahim dan gangguan kesehatan lainnya.

Arist menambahkan, Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada seluruh orangtua dan pemegang otoritas dan lembaga perkawinan untuk tidak memfasilitasi apalagi mendorong perkawinan anak dengan alasan apapun, karena tindakan itu melanggar hak anak dan merupakan tindak pidana.

Selanjutnya 1 2