oleh

Opini: Refleksi Hardiknas, Menyoal Nasib Pendidikan Pasca Lahirnya UU PTN-BH

-Opini-662 views

 Oleh :
*Muhammad Rais
Pemerhati Pendidikan & Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera DPD Bone

BONEPOS.COM – Perubahan status Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP) semakin mengkhawatirkan dunia pendidikan di Indonesia. Hampir seluruh pergerakan mahasiswa intra maupun ekstra kampus –kalau tidak mau dikatakan semua- telah turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi sebagai upaya penolakan mereka terhadap UU BHP yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR pada tanggal 17 Desember 2008 silam. Tentu ini mengundang pertanyaan besar bagi kita semua mengapa mahasiswa menolak perubahan status Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan?

BNNK BONE

Kampus Komersil Tidak Dapat Dihindari

Dari beberapa diskusi yang telah dilakukan baik dengan pihak Perguruan Tinggi maupun anggota DPR-RI Komisi X, mereka dengan lantang mengatakan bahwa Perguruan Tinggi yang telah berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) bukanlah bentuk komersialisasi apalagi privatisasi kampus. Tentu pernyataan yang demikian hanyalah omong kosong belaka yang sangat berkebalikan dengan realitas yang ada. Pada kenyataannya justru bentuk-bentuk komersialisasi ini tidak dapat dihindari. Realitas ini dengan mudah akan kita jumpai di tujuh perguruan tinggi yakni UI, UGM, ITB, IPB, UNAIR, USU, dan UPI yang menjadi kampus percontohan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN).

Ciri khas dari suatu PTBHMN adalah pengumpulan dan pengelolaan dana dilakukan secara mandiri oleh institusi pendidikan tersebut. BHP telah menegaskan pergeseran posisi pemerintah dalam bidang pendidikan dari penanggungjawab menjadi hanya sebatas fasilitator saja. Seperti yang diatur dalam UU BHP dimana swasta dalam hal ini masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan menyelenggarakan pendidikan. Bukankah praktik semacam ini adalah sama dengan yang terjadi di negara-negara liberalis dimana pendidikan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Lalu di mana letak tanggung jawab pemerintah yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak?

Pergeseran peran dan fungsi pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, memberikan pekerjaan tersendiri buat pimpinan perguruan tinggi untuk menempuh beberapa cara demi mendapatkan dana bagi kelangsungan institusi yang dipimpinnya. Maka jangan heran ketika aset-aset perguruan tinggi kemudian dijadikan lahan bisnis untuk mencari uang. Misalnya saja di IPB, mereka mencari tambahan keuangan dengan mendirikan Bogor Botany Square, Ekalokasari Plaza, dan pom bensin di wilayah kampusnya. Sebenarnya ini telah melanggar Tri Darma Perguruan tinggi karena menjadikan bagian kampus sebagai pusat bisnis.

Komentar

News Feed