oleh

Jokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, NCID: Negara Diurus Orang Amatiran

-News-482 views

BONEPOS.COM, JAKARTA -Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya jatuhkan vonis bersalah pada Presiden Joko Widodo dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

Diketahui, kejadian karhutla tersebut, terjadi pada 2015 silam

BNNK BONE

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman menyebut sikap Joko Widodo dalam putusan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Jajat menegaskan, sebagai kepala negara Joko Widodo gagal menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

“Secara tegas konstitusi mengamanatkan negara melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakasanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadalian sosial,” tegas Jajat.

Lebih lanjut, Jajat menyebut kasus karhutla tidak boleh dipandang remeh.

“Mengingat segala tindak tanduknya akan berdampak luas dan mengatasnamakan negara, disinilah pentingnya pemahaman sebagai seorang kepala negara, dari kejadian ini cukup jelas jika segala hal yang berkaitan dengan pemerintah yang mengatasnamakan negara akan berdampak hukum,” tambahnya.

Jajat berharap,  diperlukan pemahaman secara detail Joko Widodo sehingga tidak melenceng dari UUD 1945 yang merupakan rujukan dari semua aturan yang ada.

Kendati demikian, Ia menghormati upaya hukum yang sedang dilakukan oleh pemerintah dengan menempuh upaya  hukum lebih tinggi melalui kasasi.

Akan tetapi, dari kejadian ini  didapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani bencana yang membahayakan hajat hidup warga negara.

“Kesungguhan pemerintah dalam mengentaskan kasus karhutla di Kalimantan Tengah secara hukum sudah dinyatakan tidak optimal, dari sini masyarakat diharapkan semakin paham bagaimana sebenarnya pemerintah bekerja. Sebuah pandangan publik yang tidak bisa dibantah bahwa pemerintah kurang optimal bahkan bisa disebut gagal,” tutup Jajat.

Informasi yang dihimpun Bonepos.com, kasus yang membelit Jokowi dkk bermula saat sekelompok masyarakat menggugat negara. Penggugat itu adalah:

1.Arie Rompas

2.Kartika Sari

3.Fatkhurrohman

4.Afandi

5.Herlina

6.Nordin

7.Mariaty

Mereka bertujuh menggugat:

1.Presiden Republik Indonesia

2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

3.Menteri Pertanian Republik Indonesia

4.Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

5.Menteri Kesehatan Republik Indonesia

6.Gubernur Kalimantan Tengah

7.Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Diketahui, gugatan terdaftar di PN Palangkaraya dengan nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk.(ran)

Komentar

News Feed