oleh

Hanif Dhakiri Serahkan 1000 Sertifikat Kompetensi Siswa BLK Makassar

BONEPOS.COM, MAKASSAR— Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri membuka acara BLK Makassar Fair 2018 di Balai Latihan Kerja Makassar Jalan Taman Makam Pahlawan, Rabu (17/10). Sebanyak 1000 sertifikat kompetensi diberikan secara simbolis kepada siswa BLK.

Juga terlihat hadir, Penjabat Sekda Provinsi Sulsel Ashari F Radjamilo dan Wali Kota Makassar.

BNNK BONE

Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio dalam laporan penyelenggara, mengatakan pemberian sertifikat sebagai wujud dan bukti kompetensi kepada para alumni dan siap masuk dunia kerja.

“Terus terang program ini adalah program yang sangat dibutuhkan dunia usaha, agar mendapatkan tenaga terampil yang siap bekerja,” kata Nurdin Abdullah.

Ia juga menyampaikan, kepada menteri, bahwa Smelter di Bantaeng juga sudah beroperasi dan melakukan ekspor lima kali, industri ini merekrut tenaga-tenaga terampil dari BLK.

“Ini adalah langkah yang dibutuhkan untuk pemenuhan tenaga kerja,” sebut NA.

Sebanyak 1040 siswa telah tersertifikasi di tahun 2018 dari 12 kejuruan yang ada di BLK Makassar.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Tenagakerja RI untuk mendorong pendirian sekolah vokasi. Pemerintah Provinsi Sulsel seiring dengan hal tersebut juga mendorong investasi agar tersedia lapangan kerja. Sulsel akan menjadi lahan investasi yang menjanjikan.

NA membeberkan, pada Januari tahun 2018. Akan ada investasi pada bidang perikanan, dimana Makassar dengan sistem keramba dan akan memberikan training atau pelatihan selama tiga bulan ke Jepang. Keluhan dan hambatan bidang investasi juga dilakukan.

“Keluhan dan hambatan diatas oleh Pemprov Sulsel. Jika mau menyelesaikan pengangguran dan kemiskinan, maka birokrasi harus dibenahi,” ujarnya.

Sementara itu, Hanif Dhakiri diawal sambutannya memberikan selamat kepada NA yang telah diberikan amanah oleh masyarakat Sulsel sebagai Gubernur.

Hanif menyebutkan, sertifikat kompetensi berbeda dengan pelatihan. Sertifikat kompetensi diakui oleh industri dan dunia usaha. Sehingga dibutuhkan uji kompetensi.

Persolaan bidang ketenegakerjaan dari hari ke hari semakin baik, kata Hanif, walaupun menghadapi tantangan seperti masalah kemiskinan. Selain itu, masalah pengangguran serta pekerja miskin. Di Indonesia 58 persen angkatan kerja hanya lulusan SD dan SMP dari 133 juta orang angkatan kerja.

“Kita ingin memastikan warga Indonesia memiliki keahlian untuk perlindungan masa depan mereka. Terlindungi karena miliki kemampuan kerja,” sebutnya.

Ahmad Rusli

Komentar

News Feed