oleh

NCID Sebut Jokowi Blunder Tabrak Aturan Lanjutkan Meikarta Demi Pemodal

BONEPOS.COM, JAKARTA – Kisruh pembangunan megaproyek Meikarta oleh Lippo Group dari awal hingga saat ini penuh kotroversial. Mulai dari masalah pelanggaran perizinan hingga hari ini  mencuat kasus dugaan suap pihak Lippo Group yang tengah jadi sorotan publik, Rabu 17 Oktober 2018.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, ada fenomena janggal terkait sikap yang diberikan pemerintah kepada Meikarta dengan memberikan pengecualian khusus meskipun mega proyek tersebut bermasalah terkait dengan perizinannya hingga berakhir suap yang di ungkap oleh KPK.

BNNK BONE

Pasalnya, bagaimana bisa pemerintah memberikan istruksi tetap melanjutkan proyek Meikarta sementara perizinannya saja sudah bermasalah.

“Memberikan kenyamanan kepada investor memang sudah menjadi target pemerintahan Jokowi, namun menampikan permasalahan perizinan yang berujung permasalahan hukum seperti sekarang ini sangat lah tidak wajar, saya kira aneh pengembang dapat seenaknya membangun tapi izinnya bermasalah, jangan – jangan memang sengaja diciptakan demikian karena ada kepentigan modal politik pemerintah,” tutur Jajat dalam keterangan tertulisnya yang diterima Bonepos.com.

Jajat menambahkan, sikap tidak lazim yang ditunjukan pemerintah demi membela pengembang yang nyata-nyata sudah melakukan pelanggaran hukum demi kepentingan proyek Meikarta tidak dapat dibenarkan, dalam posisi ini seharusnya pemerintah mendukung penuh KPK dalam memberantas mafia perizinan, namun jika melihat hal sebaliknya ini sangat terasa janggal ko pemerintah ngotot minta proyek Meikarta dilanjutkan pembangunannya.

“Selama periode Jokowi-JK sikap tidak lazim dengan membela pengembang bermasalah ini bukan kali pertama terjadi, dulu saat ramainya permasalahan izin kasus reklamasi pemerintah ngotot tetap ingin melanjutkan namun dimentahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saya kira jelas dalam hal ini pemerintah tidak pernah belajar dari kesalahannya,” tuturnya.

“Jika sejak awal proses perizinannya sudah bermasalah bagaimana mungkin ada jaminan tidak ada masalah lain dikemudian hari, untuk itu sewajarnya pemerintah harus bersikap teliti dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada, jangan hanya karena ada kepentingan dengan modal kemudian mengabaikan aturan yang ada”, tutup Jajat.(rls)

Komentar

News Feed