oleh

Kasihan, Bayi Baru Lahir Tidak Terlindungi BPJS

-News-202 views

BONEPOS.COM – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan bayi baru lahir melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pada masa 28 hari sejak dila­hirkan, bayi harus dicakup oleh JKN untuk mengantisipasi bila harus mendapatkan perawatan lanjutan. Meskipun bayi itu be­lum didaftarkan sebagai peserta BPJS oleh orangtuanya,” kata Ketua KPAI, Susanto.

BNNK BONE

Dia mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) no. 82 tahun 2018 tentang JKN mengatur bayi yang baru lahir di-cover BPJS.Pasal 16 ayat (1) Perpres no. 82 tahun 2018 tentang JKN dinyatakan bayi baru lahir dari peserta jaminan kesehatan wajib didaftarkan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan.

“Bunyi pasal tersebut sejalan dengan perjuangan KPAI selama ini. Mengingat angka kematian balita tertinggi di Indonesia terjadi pada masa baru lahir sampai beru­sia 28 hari,” katanya di Jakarta.

Namun, pasal tersebut terke­san dinafikan oleh Pasal 104 yang menyebutkan Pasal 16 baru diberlakukan setelah tiga bulan sejak peraturan tersebut ditan­datangani. “Akibatnya terjadi ketidakpastian dalam pelaksan­aan di lapangan yang berpeluang menuai korban dan konsekuensi lain yang seharusnya bisa dihin­dari,” sebut Susanto.

Menyikapi hal ini KPAI me­minta pemerintah menghapus Pasal 104 agar pelaksanaan Pasal 16 dapat dilakukan segera setelah peraturan tersebut ditan­datangani Presiden Jokowi. Selain itu, BPJS Kesehatan perlu segera melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut agar terjadi kesamaan pemahaman antara pemberi layanan kesehatan dan peserta JKN.

“Pelaksanaan JKN terkait kesehatan anak seharusnya mendahu­lukan kepentingan terbaik anak karena mereka adalah generasi penerus bangsa,” imbuhnya.

Komisioner KPAI Bidang Kesehatan dan Napza, Sitti Hikmawatty mengungkapkan, jika dikonversikan rata-rata kelahiran per tahun mencapai 4,8 juta, tetapi cakupan pelayanan persalinan yang dicover BPJS masih relatif sedikit. “Tidak sampai 20 persen, sisa yang lebih dari 80 persen belum ditemukan laporan data resmin­ya,” katanya.(RMOL)

Komentar

News Feed