BPI Tegaskan Mendagri Jangan Kacaukan Pemilu dengan 31 Juta DPT Baru

Gedung KPU RI - Bonepos/Int

BONEPOS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai sorotan lantaran baru menyerahkan data 31 juta daftar pemilih baru. Padahal KPU RI sudah menetapkan DPT (5/9) lalu.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha turut angkat bicara. Ia menilai, Mendagri keliru jika kembali mengusulkan DPT baru saat ini.

"Jumlah DPT baru yang disodorkan Mendagri itu tidak sedikit jika disalahgunakan bisa memenangkan salah satu pasangan di Pilpres dan partai tertentu , secara prinsip pihak Mendagri melanggar. Menyerahkan data pemilih baru setelah DPT ditetapkan, seharusnya urusan DPT itu wewenang KPU " tegas Panji.

Lebih lanjut, Panji mengatakan Kemendagri seharusnya menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebelum penetapan DPT.

"Penambahan DPT baru ini berindikasi berpotensi melanggar peraturan. Seharusnya DP4 yang diberikan Kemendagri sudah final sebelum DPT ditetapkan jadi sudah selesai wewenang Kemendagri," tandasnya.

"Publik meminta kepada Kemendagri transparan soal data kependudukan tersebut, agar bersama berkomitmen tidak mengacaukan penyelenggaraan Pemilu 2019" tutup Panji.(ran)