oleh

Mahasiswa Harus Waspada Polarisasi Gerakan Akibat Kebijakan Kontroversial Menristekdikti

Oleh:
Enaldi
*Penulis Mahasiswa Universitas Negeri Makassar

BONEPOS.COM – Pergulatan panjang selama kurang lebih 16 tahun keputusan Direktur jendral No. 26/DIKTI/KEP/2002 tentang pelarangan segala bentuk organisasi ekstra kampus di perguruan tinggi, atau sebagai bentuk turunan dari normalisasi kehidupan kampus (NKK) pada masa Orde Baru telah sampai pada titik akhir.

BNNK BONE

Menteri Riset,  teknologi dan pendidikan tinggi (Menristekdisti)  Mengesahkan peraturan menteri (Permenristekdikti)  no. 55 tahun 2018 dengan semangat pembinaan ideologi bangsa.

Hal ini menjadi cikal bakal pemicu sekaligus pemacu kembalinya organisasi kemasyarakatan dan pemuda kedalaman kampus.

Regulasi tersebut memberikan lampu hijau kepada OKP untuk kembali berkegiatan di kampus yang selama ini semangat kelembagaannya seakan terlihat eksklusif karena dibatasi oleh aturan sebelumnya. Meskipun pada realitasnya banyak juga kader-kader OKP yang bergerilya secara diam-diam ataupun terang-terangan bahkan juga menapaki posisi yang strategis di lembaga kemahasiswaan internal kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) / HMJ.

Ruang ini  mungkin saja disambut hangat oleh sebagian golongan, kelompok atau individu dengan dasar bahwa wadah ini akan menjadi panggung kontestasi dan aktualisasi demokrasi dalam kampus.  Hadirnya OKP dalam kampus d gadang-gadang sebagai penangkal paham radikalisme yang akhir-akhir ini tumbuh subur dan berkembang dalam kampus.

Sebuah riset menunjukkan bahwa paham radikalisme tumbuh subur dan berkembang dikalangan mahasiswa dan pelajar (sumber:ALVARA 23.5 % atau satu dari empat mahasiswa setuju untuk mendirikan negara islam sebagai wadah penerapan islam secara kaffah. sementara itu 16.8 % atau satu dari lima mahasiswa memilih ideologi islam. Hemat kata, paham meraka menganggap bahwa Pancasila belum final sebagi ideologi negara.

Diharapkan kehadirannya bisa menjadi tameng dari cengkeraman paham radikal karena dianggap menawarkan semangat moderat.  Mahasiswa akan lebih melek politik  jika dibandingkan pada masa orde baru,  kampus steril dari aktivitas politik dan tentunya akan lebih banyak ruang berproses dalam menempa pribadi masing-masing.

Waspada Polarisasi Antek Birokrasi

Kendati demikian tidak menutup kemungkinan kebijakan ini juga akan ditentang oleh sebagian lembaga internal kampus karena diimplikasikan nantinya arena pertempuran demokrasi dalam kampus akan ditunggangi oleh pendatang baru ataukah dianggap akan membuat kubu yang memecah bela.

Penulis melihat bahwa kebijakan ini rentan akan polarisasi kelompok-kelompok tertentu sehingga menimbulkan adu kekuatan atau monopoli kekuasaan masing-masing organ disebabkan kondisi politik dalam  kampus belum siap secara mental. Seyogianya kebijakan ini harus dikawal dengan baik oleh semua Otoritas terkait.

Kemudian pada kandungan permenristekdikti tersebut menjadi tema diskusi yang seksi untuk dibincangkan tepatnya pada pasal 1 yang berisi ”Perguruan tinggi bertanggungjawab melakukan pembinaan ideologi bangsa, NKRI, UUD  dan Bineka Tunggal Ika melalui kokurikuler, intrakurikuler, maupun ekstrakurikuler.”

ejawantahan dari substansi pasal tersebut memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk membentuk organisasi yang berkaitan dengan ideologi bangsa. Selanjutnya organisasi ini akan mewadahi organ cipayungplus menjadi unit kegiatan mahasiswa.

Olehnya patut diwaspadai hadirnya kebijakan ini didesain dengan Grand isu seolah-olah kampus nampak terbuka tetapi mengalir sebuah misi untuk mematikan gerakan mahasiswa, bukan tidak mungkin masuknya OKP dalam kampus dijadikan antek oleh perguruan tinggi untuk mengendus dan mempolarisasi gerakan mahasiswa.  Kebijakan ini harus terus disosialisasikan agar praktek curiga mencurigai sebisa mungkin dikanalisasi.

Komentar

News Feed