Dinas Penanaman Modal Bone Gelar FGD Standar Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Bone gelar FGD Standar Pelayanan - BONEPOS/IWAN TARUNA

BONEPOS.COM, BONE - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, gelar Forum Group Diskusi (FGD) Revisi Standar Pelayanan (SP) Perizinan diruang Rapat kantor Bappeda, Rabu 14 November 2018 pukul 09.30 Wita.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis standar pelayanan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi baik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Peternakan, dan Dinas Pariwisata.

Selain itu Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi Setda, Bagian Hukum Setda, Forum Distributor Kabupaten Bone, Asosiasi Usaha atau Pelaku Usaha, serta LSM dan Media.

Drs. Muhammad Akbar, MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam sambutannya mengatakan sebagaimana amanah dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa standar pelayanan wajib disusun dan dilakasanakan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik.

"Standar pelayanan ada dua yakni terkait proses penyampaian pelayanan dan proses pelayanan internal. Nah, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yakni mewajibkan untuk segala bentuk kegiatan usaha baik berbadan hukum maupun perorangan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga OSS,"ujarnya

Dia juga menambahkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Untuk mendapatkan izin usaha didaerah dan akan dituangkan kedalam standar pelayanan ubtuk dijadikan persyaratan administrasi dalam melakukan permohonan perizinan.

"Salah satu sektor prioritas dalam program perbaikan pelayanan perizinan di Kabupaten Bone, maka Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulawesi Selatan memandang perlu adanya kegiatan Forum Group Diskusi Revisi Standar Pelayanan Perizinan yang nantinya akan diterapkan oleh kami,"tuturnya

Iwan Taruna