BPI: Plin Plan Mengambil Keputusan, Jokowi Dianggap Tak Siap Menjabat 2 Periode

Joko Widodo - Bonepos/Int

BONEPOS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha menilai kebijakan plin-plan Jokowi mengenai paket kebijakan ekonomi ke 16 dari 54 bidang usaha yang boleh dimiliki asing menjadi 28 sektor bidang usaha menuai kecaman publik.

Betapa tidak, menurut Panji, hal tersebut jadi bukti jika Jokowi tak konsisten dalam membuat kebijakan ekonomi di Indonesia.

“Wajar saja jika banyak pihak mengkritik sikap plin – plan Jokowi dalam membuat kebijakan, karena kebijakan tersebut bukan hanya memberikan peluang kepada asing untuk menguasai sektor usaha tersebut, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah sikap Jokowi sebagai Presiden membuat kebijakan inkonsisten, hal itu yang sangat perlu dihindari oleh seorang seklas kepala negara”, tutur Panji.

Panji menambahkan, sebagai kepala negara sebesar Indonesia perlu pemimpin yang konsisten dan mampu mempertanggung jawabkan kebijakannya tersebut, peristiwa ini justru menjadi preseden buruk setelah 1x24 jam kebijakan berubah justru merupakan blunder.

Panji melanjutkan, pemimpin negara perlu konsisten dan bukan hanya itu kebijakan rezim Jokowi yang selalu berubah ini bukan kali pertama seperti halnya kebijakan menaikkan bbm kemudian dibatalkan. Jika negara kedepan dipimpin oleh kepala negara yang plin plan dan seolah coba-coba dalam memutuskan kebijakan akan berakibat pada ketidakpercayaan publik kepada pemerintah.

“Perubahan kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan bukan hanya untuk rakyat tetapi juga para investor yang akan investasi di Indonesia, apakah investor mau menginvestasikan sejumlah uangnya jika kebijakan pemerintah Jokowi memberikan ketidakpastian?, jelas tidak, karena investor perlu perlindungan dan jaminan investasi dengan aturan yang pasti dan jelas disaat turbulensi ekonomi menerpa negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Akibat dari hal tersebut sangat wajar jika publik mulai ragu dan menganggap Jokowi tidak siap untuk melanjutkan 2 periode karena dinilai tak mampu konsisten memberikan kepastian bagi pelaku usaha”, tutup Panji