Rapat Paripurna DPRD Sinjai Serahkan Delapan Ranperda ke Pemkab Sinjai

paripurna DPRD Sinjai
Ketua DPRD Sinjai, Abdul Haris Umar dan Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong - BONEPOS.COM/ISTIMEWA

BONEPOS.COM, SINJAI - DPRD Kabupaten Sinjai gelar rapat paripurna penyerahan delapan rancangan peraturan daerah ke Pemkab Sinjai, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sinjai Sulawesi Selatan, Kamis 22 November 2018.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sinjai, Abdul Haris Umar didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Sinjai, Jamaluddin.

Ketua DPRD Sinjai, Abdul Haris Umar menyampaikan, bahwa delapan ranpernda ini telah melalui berbagai tahapan pembahasan yang dilakukan oleh pihak DPRD Sinjai.

"Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sinjai, bersama Pemkab Sinjai yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan delapan rancangan peraturan daerah ini," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sinjai, Hj. Andi Kartini Ottong, yang membacakan sambutan Bupati Sinjai menyebutkan, pembahasan delapan ranperda ini, selanjutnya pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan fasilitasi pemerintah tingkat provinsi dan pusat.

Hal tersebut, sebagai pemenuhan atas perintah Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Dengan selesainya pembahasan 8 ranperda ini, selanjutnya akan dilakukan fasilitasi dan evaluasi perda pada pemerintah tingkat Provinsi dan Pusat atas pemenuhan perintah permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah". Sebut Hj. Andi Kartini Ottong.

Adapun delapan ranperda yang diserahkan pada rapat paripurna ini adalah:
1.Ranperda tentang perubahan atas Perda No 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
2. Ranperda tentang perubahan atas Perda No 13 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
3. Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pajak Pengendalian Menara Telekomunikasi.
4.Ranperda Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
5. Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Ranperda tentang Kearsipan.
7.Ranperda Tentang Penyerahan Sarana Umum Perumahan dan Pernukiman.
8.Ranperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. (*)