BPI Tegaskan KPU Wajib Jelaskan Data 31 Juta DPT Kemendagri Kepada Publik

Gedung KPU RI - Bonepos/Int

BOENPOS.COM, JAKARTA - Direktur Bimata Politik Indonesia (BPI) Panji Setiadi Nugraha kembali mempertanyakan perkembangan tambahan 31 juta DPT tambahan dari Kemendagri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal tersebut, disampaikan Panji Nugraha dalam keterangan persnya yang diterima Bonepos.com. Ia mempertanyakan, sudah sejauh mana penyelesaiam polemmik DPT tambahan yang disodorkan Kemendagri terhadap KPU.

Ia menyebut, KPU RI perlu menjelaskan secara rinci karena publik perlu transparansi mengenai validitas data-data tersebut.

“Perkembangan 31 Juta DPT tambahan dari Kemendagri ke KPU tersebut perlu diketahui oleh rakyat, KPU harus transparan ke publik dimana saja letak titik-titik penambahan tersebut, mengingat DP4 sudah dilakukan tetapi kemudian ada data tambahan lagi dari Kemendagri yang mengakibatkan banyaknya penolakan dari para peserta Pemilu 2019,” tutur Panji

Panji menambahkan, wajar jika peserta Pemilu 2019 dan publik ingin mengetahui lebih jelas mengenai persoalan tersebut, karena hal tersebut berkaitan dengan masa depan Indonesia dinilai dari penyelenggaraan Pemilu 2019 yang luber dan jurdil. Untuk mematahkan isu-isu yang berkembang di publik tentang DPT tambahan yang diusulkan oleh Kemendagri dipertanyakan validitasnya.

“Kecurigaan publik bukan tanpa sebab, setelah adanya dugaan DPT 25 juta invalid yang kemudian setelah di cek menjadi 1,2 juta DPT yang invalid masih dalam proses coklit data yang telah diplenokan, kemudian muncul lagi 31 juta DPT tambahan dari Kemendagri. Maka oleh karenanya KPU wajib memberikan pernyataan kepada publik tentang perkembangan sudah sejauh mana data DPT dari Kemendagri tersebut, agar tudingan-tudingan pemilu tak jujur dan adanya potensi kecurangan Pmeilu 2019 tak menjadi bola panas di publik yang justru akan memperkeruh dan memnaskan suassana politik jelang 2019”, tutup Panji.(ran)