DPRD Sinjai Paripurna Nota Kebijakan Umum APBD Sinjai

BONEPOS.COM, SINJAI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Daerah, Selasa 27 November 2018.

Selain itu, juga membahas nota kebijakan umum APBD serta prioritas dan platform anggaran sementara APBD tahun anggaran 2019.

Ketua DPRD Abd Haris Umar dalam pidato pengantarnya mengungkapkan, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Dalam PP tersebut, ditegaskan bahwa fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk Pembahasan untuk persetujuan bersama. Maka dari itu pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran sementara untuk mendaptkan persetujuan bersama adalah merupakan salah satu wujud fungsi anggaran.

"Pemerintah Daerah bersama DPRD mempunyai tanggungjawab yang sama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk pembangunan di Kabupaten Sinjai" ungkap Abd Haris Umar.

Ia juga berharap Nota Kesepakatan KUA - PPAS APBD tahun 2019 yang telah dihasilkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun anggaran 2019.

Sementara itu Bupati Sinjai A. Seto Ghadista Asapa mengatakan bahwa agenda yang berlangsung saat ini serta proses merupakan hal yang baru dan tentunya dalam penerapan setiap hal mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri serta mampu menerima kekurangan dan kelebihan. Maka, dari itu A. Seto yakin pengalaman dan besarnya tanggung jawab dari anggota DPRD akan mampu menjamin kualitas dari proses yang dijalani.

"Saya berharap bahwa semua hal-hal yang baru ini merupakan titik awal untuk kita semua untuk memulai periode pemerintahan ini dan meninggalkan kekurangan kelemahan yang ada dimasa lalu" harapnya.

Dalam kesempatan ini A. Seto juga menegaskan kepada masyarakat Sinjai terkait kebijakan pinjaman daerah yang ditempuh di awal periode ini merupakan upaya memulai langkah dengan membenahi infrastruktur jalan agar membuka dan memperlancar akses hingga ke pelosok manapun di wilayah Kabupaten Sinjai.

"Ketersediaan akses jalan yang baik dan mencukupi kedepan, kita harapkan mampu memperlancar aktifitas pemerintahan dan pembangunan pada sektor-sektor lainnya" jelas A. Seto. (*)