BPJS Ketenagakerjaan Makassar Sosialisasi Pergub Sulsel Nomor 135 Tahun 2018 

BONEPOS.COM, MAKASSAR-- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar mengadakan Media Gathering di Red Corner Cafe, Jumat 30 November 2018.

Media Ghatering kali ini dihadiri oeh 25 media di Kota Makassar baik dari media cetak, online, Televisi dan Radio serta dari 2 organisasi media yaitu AJI (Aliansi Jurnalist Independent) dan PJI (Perhimpunan Jurnalist Indonesia).

Asri Basir selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman media yang selalu mensupport BPJS Ketenagakerjaan dalam hal mempublikasi program-program BPJS Ketenagakerjaan.

“Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang selalu membantu kami mempublikasikan program-program BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Asri Basir menambahkan saat ini telah terbit Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Selatan nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Peraturan ini merupakan yang terlangkap yang ada di Indonesia, karena didalamnya sudah terdapat 8 Item yaitu Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, Pekerja Non ASN, Pekerja Perorangan, Pekerja asing, Pekerja Badan Layanan Umum Daerah dan Pekerja Perangkat Daerah," imbuhnya.

Dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan seluruh masyarakat pekerja Sulawesi Selatan dengan total angkatan Kerja berdasarkan data BPS tahun 2017 sebanyak 3.598.663 Jiwa dapat terlindungi pada Program BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Gurbernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Kabupaten, kota dan semua instansi Pemprov Sulsel agar mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

"Kita akan dorong semua pihak, khusus nya di kabupaten dan kota," sebut Nurdin belum lama ini.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang Badang Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berdasarkan Undang-undang tersebut maka terbentuklah 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan yang merupakan Transformasi dari PT Askes dan BPJS Ketenagakerjaan yang Merupakan Transformasi dari PT Jamsostek Persero.

Berdasarkan undang-undang tersebut BPJS Ketenagakerjaan dipercayakan untuk menjalankan 4 (empat) Program Jaminan Sosial yaitu : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Dimana keempat Program tersebut diperuntukan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Ahmad Rusli