Ombudsman Beri Penghargaan Pemda Sinjai Kategori Layanan Publik Terbaik

Bupati Sinjai, Andi Gadhista Asapa terima penghargaan Ombudsman di Jakarta - BONEPOS.COM/ISTIMEWA

BONEPOS.COM, SINJAI  - Pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, meraih penghargaan sebagai daerah dengan Predikat Kepatuhan Tinggi oleh Ombudsman

Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sinjai di Auditorium TVRI Pusat Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Pencapaian penghargaan tersebut diraih atas kinerja dalam pemenuhan komponen standar pelayanan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di tahun 2018.

Menurut Kepala DPMPTSP, Andi Adeha Syamsuri, bahwa dari hasil survei Kepatuhan 2018, Kabupaten Sinjai memperoleh Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau dan satu-satunya Kabupaten di Sulawesi selatan yang mendapat penghargaan dari ombudsman Republik Indonesia.

"Hari ini bapak Bupati Sinjai menerima penghargaan dari Ombudsman RI di Jakarta, ini karena Kabupaten Sinjai memperoleh predikat kepatuhan tinggi. Dan Sinjai adalah satu-satunya Kabupaten di Sulsel yang mendapat penghargaan ini," ungkap Andi adeha Syamsuri.

Saat menerima penghargaan, Bupati Sinjai Andi Seto Asapa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah serta masyarakat Sinjai, sebab daerah Sinjai bisa mendapat penghargaan seperti ini, itu karena ketaatan Pemkab Sinjai dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat Sinjai.

"Terima kasih untuk semua masyarakat Sinjai serta seluruh perangkat daerah Sinjai. Meski penghargaan ini bukan menjadi tujuan utama kami, tapi Ini akan menjadi motivasi bagi kami, agar kedepannya bagaimana Pemkab Sinjai yang di amanahkan oleh masyarakat untuk melayani dan terus dapat memberikan pelayanan yang terbaik," kata Andi Seto.

Diketahui, penilaian ombudsman ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling. Metode observasi yang digunakan ialah dengan mengamati ketampakan fisik dari ketersediaan komponen pelayanan di unit pelayanan publik kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Dalam melakukan survei, Ombudsman juga melakukan observasi secara mendadak, yaitu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada UPP atau OPD tentang waktu pelaksanaan observasi.(*)