BPI: Utang BUMN Capai Rp 5 Ribu Triliun, Indikator Kegagalan Jokowi di Mata Rakyat

BONEPOS.COM/INT

BONEPOS.COM, JAKARTA - Pengamat politik menilai bengkaknya utang pemerintah di angka Rp 4.416 triliun jadi sorotan dan tugas besar pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha.

Panji menilai, tren peningkatan utang pemerintah diperparah dengan membengkaknya utang BUMN hingga menyentuh angka Rp. 5.271 triliun melampaui utang pemerintah.

Panji melanjutkan, fenomena tersebut jadi kritikan publik dan membuktikan spekulasi publik bahwa  Joko Widodo tak punya solusi untuk membuat kebijakan tanpa mekanisme utang.

“Terlepas dari justifikasi utang untuk pembangunan, faktanya masih ada proyek-proyek mangkrak yang belum terselesaikan dan molor dari target yang ditentukan. Masalah utamanya utang BUMN pun akan menjadi bom waktu seperti halnya utang pemerintah jika pemerintah gagal bayar bunga utang”, tutur Panji

Panji menambahkan, perlu diketahui utang perusahaan plat merah naik 132,92% dari Rp. 2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp. 5.271 triliun di tahun 2018.

Panji mencatat ada peningkatan sekitar Rp. 3.000 triliun kurun 2 tahun terakhir.

Ia menyebut utang BUMN dengan jumlah yang terus membengkak berada pada fase tidak aman dan cenderung berbahaya bagi regulasi keuangan BUMN.

Pertama, tren pertumbuhan utang BUMN melampui pertumbuhan ekonomi nasional mengundang kekhawatiran.

Kedua, rasio utang BUMN terhadap asset saat ini sudah mencapai 67% artinya menuju lampu merah.

Ketiga, lanjut Panji, utang tersebut disumbang oleh 10 BUMN diantaranya yang tiga BUMN paling besar penyumbang utang adalah sektor BUMN perbankan yaitu BRI, Mandiri dan BNI.

Padahal berdasarkan kriteria asset, skala usaha serta kompleksitas bisnis, bank-bank BUMN memiliki resiko yang sangat besar karena termasuk kualifikasi beresiko sistemik yang dapat mengguncang perekonomian nasional artinya dapat menjadi indikator krisis nasional jika ada sedikit saja kesulitan finansial.

“Jokowi perlu bersikap jangan mengambil resiko besar mempertaruhkan ekonomi nasional untuk pembangunan infrastruktur, apalagi potensi utang membengkak bisa saja terjadi dikarenakan kurs rupiah yang hingga saat ini masih rentan terhadap dollar AS," tegas Panji.

"Jika Jokowi tak merubah arah kebijakan yang dapat mengamankan perkonomian Indonesia, wajar saja jika banyak pihak termasuk publik menganggap kinerja Jokowi gagal dalam mengelola perekonomian Indonesia khususnya mengembangkan BUMN menjadi landasan dan lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia,” tandasnya.(ran)