Tarif PDAM Naik, Kado Akhir Tahun Untuk Warga Bone ?

Andi Dedhy Sendhy, Pemimpin Redaksi Bonepos.com (FOTO - SMUDGE BONEPOS).

Dalam dua pekan terakhir perhatian masyarakat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tertuju pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wae Manurung, dimana dipenghujung tahun 2018 ini, perusahaan daerah  itu memberikan kado istimewa kepada para pelanggannya berupa kenaikan tarif air bersih.

Tentu, jika kita berbicara air, pasti menjadi pasokan utama dalam kehidupan masyarakat. Karena air merupakan sumber kehidupan di masyarakat. Namun, masyarakat kembali harus menjerit dan resah akibat kenaikan tarif dasar air, yang notabene membuat rakyat kian menjerit.

Diketahui, kenaikan tarif air ini menyesuaikan dengan keputusan Bupati Bone Nomor 1.235 tahun 2008. Dimana dalam penyesuaian tarif itu, selain biaya beban rumah tangga yang ikut naik, biaya tarif pemakaian air minum per kubik juga ikut naik.

Salah satu contoh, pada kenaikan bulan September kemarin, biaya beban rumah tangga 1 setiap bulannya sebesar Rp 28.000 meningkat menjadi Rp 40.500 untuk pemakaian 10 kubik ke bawah. Jika naik sebesar 52 persen maka setiap bulannya masyarakat akan membayar sebesar Rp 61.560.

Rencana kenaikan tarif air ini kemudian memicu aksi protes dari para pelanggan tak terkecuali mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone, dimana pada Jumat 30 November kemarin menggelar aksi unjuk rasa yang berujung terjadinya bentrok dengan oknum karyawan PDAM.

Tidak hanya itu, para pelanggan PDAM yang saat ini tercatat mencapai 18.595 pelanggan, hampir semua mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh PDAM, karena tidak sejalan dengan harapan mereka yang harusnya mendapatkan pasokan air sesuai kebutuhan, belum lagi akan berdampak pada pengguna yang kurang mampu.

Meski gelombang protes terus meningkat, namun rencana kenaikan tarif berjalan mulus tanpa hambatan, pasalnya sisa menunggu ketuk palu di DPRD, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Idris Alang.

"Jadi pada intinya kami setuju dinaikkan dengan pertimbangan kalau mau bertahan maka PDAM akan gulung tikar. Meski demikian masih harus dikaji dulu berapa selayaknya kenaikannya, itu yang belum kita bahas," ungkap Andi Alang sebagaimana dimuat di media Bonepos.com, Jumat, 30 November 2018.

Dengan adanya polemik tersebut, penulis menilai alangkah bijaknya jika rencana kenaikan tarif air PDAM ini dilakukan secara bertahap. Contohnya untuk tahun 2019 kenaikan hanya sebesar 10 persen, dan pada tahun berikutnya 10 persen, seperti yang dilakukan oleh manajemen PDAM sebelum dipimpin Andi Sofyan Galigo.

Seandainya kenaikan tarif ini dilakukan secara bertahap, tentu saja masyarakat selaku pelanggan merasa tidak terlalu diberatkan, apalagi kondisi perekonomian yang terpuruk akibat dampak kenaikan tarif dasar listrik, belum lagi kenaikan sembako.

Nah, agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat, alangkah bijaknya jika Pemerintah Daerah, Direksi bersama dengan DPRD memikirkan atau mengkaji ulang rencana kenaikan tarif air tersebut.

Namun jika tetap ingin menaikkan tarif, PDAM harus menggaransi bahwa tidak ada lagi pemadaman air dan semua daerah harus mendapatkan pasokan air yang sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan malah mendapatkan angin.

Air merupakan sumber kehidupan. Pasokan dan distribusi ke semua pelanggan menjadi kebutuhan mendesak bukan menaikan tarif dengan alasan untuk mempertahankan manajemen perusahaan, yang diklaim terus merugi. (*)

Penulis: A. Dedhy Sendhy
Pemimpin Redaksi Bonepos.com