Kinerja Buruk, NCID Sebut Jokowi Gagap Evaluasi Tjahjo Kumolo

BONEPOS.COM/ISTIMEWA
BONEPOS.COM/ISTIMEWA

BONEPOS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang terlihat diam dan tidak mengambil tindakan atas kinerja buruk Kemendagri Tjahjo Kumolo.

Pasalnya, permasalahan e-KTP yang tercecer ini pelanggaran yang kesekian kali terjadi.

Akan tetapi, lanjut Jajat, hingga saat ini Presiden terkesan malah membiarkan dan tidak mengambil tindakan tegas.

“Jokowi adalah kepala pemerintahan, jangan hanya karena atas dasar mempunyai hubungan dekat sama-sama dari PDIP lantas Presiden tidak berpikir jernih," tegasnya.

Jajat menilai, kasus e-KTP ini merupakan permasalahan serius karena menyangkut kerahasian identitas warga negara yang harus dilindungi.

"Sebaliknya jika melihat sikap Jokowi yang cenderung diam akan muncul dugaan jangan-jangan kasus blanko e-KTP dan temuan e-KTP yang tercecer ini bagian dari skenario yag akan digunakan dalam pemilu” tutur Jajat.

Jajat menambahkan biasa Jokowi mampu bersikap tegas kepada menteri yang dianggap bertentangan dengan target yang dicanangkannya.

Ia mencontohkan, sikap Jokowi terhadap mantan Menko Rizal Ramli yang dikenal begitu ngotot menolak reklamasi harus dilengserkan yang pada akhirnya proyek dihentikan Gubernur Jakarta yang baru Anies Baswedan.

Namun sikap berbeda ditunjukan saat Jokowi menghadari Mendagri Tjahjo Kumolo. Meskipun sudah terbukti gagal, Jokowi tidak berani mengambil sikap tegas bahkan takut memberikan sanksi meskipun sebatas teguran.

“Salah satu syarat untuk dapat digunakan untuk mengikuti pemilu adalah dengan e-KTP, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, kaitannya dengan maraknya temuan kasus e-KTP asli tapi palsu ini segala hal yang berbau kecurangan pemilu sudah terlihat," urai Jajat.

"Mengingat pelaksanaan pemilu pemerintah ataupun KPU tidak menyediakan alat khusus untuk memeriksa ke absahan e-KTP, saya kira kejadian ini tidak dapat ditolelir karena membuat kacau pemilu 2019. Untuk itu Presiden jangan hanya bisa menonton tapi lakukan tindakan tegas dan segera evaluasi kinerja buruk Kemendagri”, tutup Jajat.(ran)