Rakor Satgas Pangan Polres Bulukumba

Rakor Satgas Pangan Polres Bulukumba - BONEPOS.COM

BONEPOS.COM, BULUKUMBA - Satuan Reserse Kriminal Polres Bulukumba rakor terkait satgas Pangan Polres Bulukumba dengan Instansi terkait dalam rangka Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019, di ruang Unit Tipidter, Senin 24 Desember 2018.

Rapat dibuka Kasat Reskrim Polres Bulukumba IPTU Deki Marizaldi. Turut hadir, Kanit Tipidter Bripka Ahmad Fatir, Analisis Harga Dinas Pertanian Latojeng,S.Sos, Kabid Dinas Perdagangan Idham Umar, Kasi Komersial Subdivre Bulog Fatmawaty, dan Anggota Sat Reskrim Polres Bulukumba.

Kanit Tipidter Sat. Reskrim Polres Bulukumba Bripka Ahmad Fatir menjelaskan bahwa Dasar Hukumnya adalah yaitu UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dimana Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia Negara wajib mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan.

Selanjutnya Undang-undang Ri Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/1464/Vii/2017 Tanggal 12 Juni 2017 Tentang Penunjukan Tim Satgas Untuk Melakukan Gakkum Serta Perbaikan Sistem, Yang Tergabung Dalam Satgas Penanganan Perkara Mafia Pangan, dan Surat Perintah Kapolres Bulukumba Nomor : Sprin/735/ix/res.2.1/2018 Tanggal 21 September 2018 Tentang Pembentukan Tim Satgas Gakkum Perbaikan Sistem dalam rangka penanganan Mafia Pangan yang ada di Wilayah Hukum Polres Bulukumba.

Kasat Reskrim Polres Bulukumba, IPTU Deki Marizaldi menghimbau masyarakan melakukan pembelian benar-benar teliti dan saat menggunakan barang pangan baik itu makanan dan minuman apakah sudah sesuai dengan standar atau memenuhi peraturan perundang-undangan.

"Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat memperhatikan peredaran barang (makanan dan minuman) yang tidak memenuhi standart, segera memberikan dan atau melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat,"ujar Deki Marizaldi

Lanjut Deki, dia juga menegaskan bahwa untuk para pelaku usaha agar tidak memperdagangkan barang kebutuhan pokok dan barang yang bersubsidi pemerintah (BBM, Gas LPG dan lain-lain), bilamana melanggar akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Akan dilakukan tindakan tegas karena merupakan perbuatan pidana dan akan dipersangkakan melakukan pelanggaran pidana pasal 133 UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman penjara 7(tujuh) Tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Dan pasal 107 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan pasal 53 , 55, UU no. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah),"ungkap Dedi Marizaldi

"Kesimpulan dari rakor tadi disepakati bahwa akan dilakukan pemantauan dan pengawasan secara bersama-sama untuk tetap menstabilkan harga pangan, dan ketersediaan stock pangan, dan sampai saat ini harga masih stabil, selanjutnya akan dilakukan pemantauan secara bersama-sama sekali seminggu,"ujar Deki Marizaldi

Iwan Taruna