Pertanyakan Revisi Perda RTRW, Pansus DPRD Bone Bakal Panggil Dinas PUPR

Pansus 2 DPRD Bone saat menggelar rapat guna membahas perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beberapa waktu lalu. (BONEPOS.COM - IST).

BONEPOS.COM, BONE - Pansus 2 DPRD Kabupaten Bone berencana akan memanggil pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bone untuk mempertanyakan soal revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertambangan yang berkaitan dengan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bone.

"Jadi teman-teman media, hadirki hari Senin, 14 Januari nanti. Insya Allah kita akan dengarkan bersama apa penjelasan dari dinas PUPR," ungkap Ketua Pansus 2 Perda RDTR DPRD Bone, Rismono Sarlim kepada Bonepos.com, Kamis, 10 Januari 2019.

Politikus Partai Hanura ini menjelaskan, bahwa sebenarnya persoalan RTRW Pertambangan itu sudah dipertajam di DPRD utamanya di pansus RDTR. Hanya saja dikarenakan waktu yang sempit, maka DPRD sepakat untuk kemudian membahasnya di tahun 2019 ini.

"Saya sendiri ketuanya kemarin. Memang kami lembaga DPRD juga mempertanyakan dan mendesak untuk kemudian Sesegera mungkin merevisi perda RTRW yang mana dari awalnya hanya 12 Kecamatan yang dibolehkan, setelah revisi menjadi 26 kecamatan diluar kecamatan Tanete Riattang," ungkap Rismono.

Dengan adanya aksi demo oleh para pengusaha tambang dan sopir truk Kamis siang tadi, kata Dia, DPRD berharap Pemerintah Daerah segera memasukkan rancangan revisi RTRW agar segera masyarakat mengetahui bahwa DPRD bukan lembaga yang lambat merespon aspirasi masyarakat.

Ilham Iskandar