Upah Minimun Provinsi (UMP) 2019 Naik 8,03%, Cek UMP di Daerahmu

Gambar : Ilustrasi Perhitungan Selip Gaji

BONEPOS.COM, Kabar gembira bagi para pekerja Indonesia, Kementrian Tenaga Kerja sudah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2019 sebesar 8,03%.Dengan adanya kenaikan ini, Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja berharap tidak ada lagi demo permintaan kenaikan upah seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dengan besaran kenaikan tersebut, berapa nominal rupiah yang akan menjadi patokan upah tahun 2019. Cek yuk!

Penetapan Kenaikan Sudah Sesuai Aturan

Penetapan kenaikan UMP 2019 menurut Kementrian Tenaga Kerja sudah dilakukan sesuai aturan yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 78 Tahun 2015 mengenai Pengupahan. Sementara itu, Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan mengenai Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2019 pada tanggal 1 November 2018.Sebagian besar pemerintah provinsi sudah mengeluarkan besaran nilai dari UMP tahun 2019 ini.

Tercatat DKI Jakarta menjadi wilayah yang memiliki nilai UMP tertinggi dengan nominal Rp3.940.972.Sementara itu, tercatat provinsi di Pulau Jawa masih memiliki nilai UMP di bawah Rp2.000.000,-. Tercatat Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan juga Jawa Timur memiliki nilai UMP dikisaran Rp1.600.000,-.

Berikut ini perkiraan daftar besaran UMP tahun 2019 di berbagai provinsi di Indonesia dilansir Bonepos dari Tribunnews.com (16/11/2018).

Wilayah Pulau Sumatera dan Sekitarnya:

  1. Aceh sebesar Rp. 2.935.985
  2. Sumatera Utara sebesar Rp 2.303.402
  3. Sumatera Barat sebesar Rp 2.289.228
  4. Bangka Belitung, sebesar Rp 2.976.705
  5. Kepulauan Riau, sebesar Rp 2.769.754
  6. Riau, sebesar Rp 2.662.025
  7. Jambi, sebesar Rp 2.423.888
  8. Bengkulu, sebesar Rp 2.040.406
  9. Sumatera Selatan, sebesar Rp 2.805.751
  10. Lampung, sebesar Rp 2.241.269

Wilayah Pulau Jawa

  1. Banten, sebesar Rp 2.267.965
  2. DKI Jakarta, sebesar Rp 3.940.972
  3. Jawa Barat, sebesar Rp 1.668.372
  4. Jawa Tengah, sebesar Rp 1.605.396
  5. Yogyakarta, sebesar Rp 1.570.922
  6. Jawa Timur, sebesar Rp 1.630.058

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara

  1. Bali, sebesar Rp 2.297.967
  2. Nusa Tenggara Barat, sebesar Rp 1.971.547
  3. Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp 1.793.298

Wilayah Pulau Kalimantan

  1. Kalimantan Barat, sebesar Rp 2.211.266
  2. Kalimantan Selatan, sebesar Rp 2.651.781
  3. Kalimantan Tengah, sebesar Rp 2.615.735
  4. Kalimantan Timur, sebesar Rp 2.747.560
  5. Kalimantan Utara, sebesar Rp 2.765.463

Wilayah Pulau Sulawesi

  1. Gorontalo, sebesar Rp 2.384.020
  2. Sulawesi Utara, sebesar Rp 3.051.076
  3. Sulawesi Tengah, sebesar Rp 2.123.040
  4. Sulawesi Tenggara, sebesar Rp 2.351.869
  5. Sulawesi Selatan, sebesar Rp 2.860.382
  6. Sulawesi Barat, sebesar Rp2.369.670

Wilayah Maluku dan Pulau Papua

  1. Maluku, sebesar Rp 2.400.664
  2. Papua, sebesar Rp 3.128.170
  3. Papua Barat, sebesar Rp 2.881.160

Tentu saja besaran nominal upah ini masih bisa meningkat dan juga masih ada penentuan UMK sehingga implementasi setiap kota di provinsi tersebut akan berbeda.

Sanksi Bagi Perusahaan Yang Melanggar

Dengan adanya keputusan dari Kementrian Tenaga Kerja mengenai besaran kenaikan UMP ini, maka setiap perusahaan pada dasarnya wajib patuh pada peraturan ini. Jika ada perusahaan yang melanggar tentunya akan mendapatkan sanksi yang cukup berat.

Pelanggaran berupa pembayaran upah dibawah UMP merupakan sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan pidana. Mengutip dari hukumonline.com (08/08/2017), tindakan Membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara bagi pengusaha paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Tentu saja, tindakan ini memang hanya bisa dilakukan apabila memang sudah tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Semoga dengan adanya kenaikan UMP di tahun 2019, para pekerja mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Editor : Nur Atika Pratiwi