Terlilit Hutang Hingga 500 M, Produsen Snack Taro Dinyatakan Pailit

BONEPOS.COM - Produsen Snack Taro Dinyatakan Pailit. PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) mengaku tak memiliki uang untuk membayar utang bunga obligasi dan sukuk. Hal itu disampaikan manajemen dalam keterbukaan informasi hari ini.

Pembayaran bunga obligasi dan sukuk ijarah TPS Food jatuh pada 19 Juli 2018 mendatang. Namun produsen makanan ringan bermerek Taro ini sudah mengakui bahwa tidak mampu untuk membayar bunga tersebut.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa posisi kas dan setara kas PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk per 26 Juni 2018 belum memadai untuk membayar bunga obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo 19 Juli 2018," kata Direktur Utama TPS Food Joko Mokoginta dalam keterbukaan informasi, Rabu (18/7/2018).

Menurut ketentuan peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor 1.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten, bahwa Perseroan wajib menyampaikan kesiapan dana untuk pelunasan efek bersifat utang secepat-cepatnya 3 bulan dan selambat-lambatnya 10 hari bursa sebelum efek bersifat utang dimaksud jatuh tempo.

Perseroan juga pada periode sebelumnya tak mampu membayar utang bunga obligasi dan sukuk. Namun manajemen TPS Food kala itu tak memberikan keterbukaan informasi.

Perusahaan mengaku sedang merencanakan proses restrukturisasi atas obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan. Rencananya TPS Food akan menggelar Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) pada 10 Agustus 2018 untuk mendiskusikan dengan para pemegang surat utang.

Sebelumnya dikabarkan emiten berkode saham AISA ini sudah telat melakukan pembayaran bunga ke-21 atas obligasi dan sukuk ijarah TPS Food I Tahun 2013. Ini merupakan kedua kalinya perusahaan telat membayar utang bunga.

Pembayaran bunga obligasi dan sukuk ijarah TPS Food I Tahun 2013 ke-21 jatuh pada 5 juli 2018. Perusahaan diketahui belum membayarkan hingga saat ini.

Perusahaan menegaskan bahwa perusahaan sedang mengupayakan proses restrukturisasi obligasi dan sukuk tersebut. Manajemen berjanji akan memberikan informasi kelanjutan proses tersebut.

TPS Food menerbitkan obligasi dan dan sukuk ijarah (sukuk) TPS Food I dengan nilai masing-masing Rp 600 miliar dan Rp 300 miliar pada 1 April 2013.

Obligasi dan sukuk ijarah ini sebenarnya jatuh tempo pada 5 April 2018 dengan tingkat suku bunga tetap 10,25%. Bunga dan fee ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Namun karena alasan keuangan, perusahaan mengajukan perpanjangan pembayaran obligasi hingga 12 bulan setelah tanggal jatuh tempo. Itu artinya perusahaan masih terus membayarkan bunga.

Perusahaan yang dulu bergerak di industri beras ini memang tengah mengalami permasalahan panjang. Awalnya ketika anak usahanya PT Indo Beras Unggul (IBU) yang dituding melakukan pengoplosan beras subsidi menjadi beras premium. Hal itu berujung dengan penjualan lini bisnis berasnya.

Kedua entitas tersebut adalah PT Putra Taro Paloma dan PT Balaraja Bisco Paloma.Keduanya harus menjalani proses PKPU sementara sejak 5 September 2018 selama 44 hari.

Sementara perkara ini tercatat dengan nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst.

Permohonan diajukan oleh PT Bank UOB Indonesia.

Pengurus PKPU Djawoto Jowono menyebutkan, pihaknya telah menyelenggarakan rapat pencocokan tagihan pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

"Pada Jumat (5/10/2018) kemarin sudah dilakukan verifikasi, ada sekitar 80 kreditor yang telah mendaftarkan tagihan. Kalau nilainya masih dihitung," katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (7/10/2018).

Melalui Pengadilan Verifikasi, dikatakan Djawoto, sejatinya belum rampung.

Sebab, masih ada kreditor yang telat mendaftarkan tagihan sehingga tagihannya belum terverifikasi.

Rencananya, rapat verifikasi lanjutan akan digelar pengurus pada 11 Oktober 2018 mendatang.

Djawoto juga menyarankan agar debitor pada rapat mendatang telah mempersiapkan tagihan.

"Sebelum tanggal 11 Oktober agar debitor bisa menyiapkan proposal sehingga bisa dibahas pada rapat," lanjutnya.

Sementara itu, dari pengumuman pengurus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hingga 28 September 2018 pengurus sejatinya telah menerima 59 tagihan kreditor.

Nilainya mencapai Rp 427,93 miliar, dan 4,54 juta dollar AS atau setara Rp 67,87 miliar sehingga totalnya mencapai Rp 495,80 miliar.

Menurut Djawoto, tagihan mayoritas bersifat konkuren (tanpa jaminan), sementara tagihan separatis (dengan jaminan) hanya berasal dari UOB.

"Separatisnya hanya satu dari UOB, di mana dia juga jadi pemohon PKPU sebelumnya,. Kemudian ada juga tagihan afiliasi," kata Djawoto.

Tagihan afiliasi misalnya didaftarkan oleh PT Subafood Pangan Jaya senilai Rp 86,59 miliar yang diklasifikasikan sebagai utang dagang.

Sementara tagihan dari UOB senilai Rp190,71 miliar yang telah ditambahkan denda dan bunganya.

Perinciannya, ada kredit committed term loan senilai Rp 88,50 miliar, kemudian ada fasilitas trust receipt dan clean trust receipt senilai Rp 83,85 miliar, dan fasilitas overdraft senilai Rp 18,36 miliar.

Sementara kuasa hukum Taro, dan Balaraja Pringgo Sanyoto dari Kantor Hukum Kresna & Associates menyatakan pihaknya saat ini memang masih berproses menyusun proposal perdamaian.

"Masih disusun di internal, kalau isinya ya nanti tunggu dibahas saja pada rapat 11 Oktober 2018," kata Pringgo.

Semoga permasalahan dari produsen makanan ringan kesukaan masyarakat Indonesia ini bisa segera diselesaikan.

Editor : Nur Atika Pratiwi