Pemkab Serahkan Dua Ranperda, Ini Penjelasan Ketua DPRD Sinjai

Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar bersama Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, Sslam Komando Usai rapat paripurna. Senin (4/2/2019).

BONEPOS.COM, SINJAI - Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar menerima dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemerintah Kabupaten Sinjai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dan Ranperda tentang Rencana Induk Pemerintahan Bidang Pariwisata Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 untuk dibahas bersama

Penyerahan ranperda oleh Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa ke Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar, berlangsung di ruang rapat DPRD Sinjai, Senin (4/2/2019) sore, yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Sinjai, Hj. Andi Kartini Ottong, Wakil Ketua dan anggota DPRD Sinjai, Forkopimda, Sekda dan pejabat daerah lainnya.

Pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar mengungkapkan, Ranperda yang disampaikan dalam rapat paripurna ini telah dilakukan pembahasan awal oleh Badan Pembentukan Perda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan maksud melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep.

Selain itu, juga telah berkoordinasi kepada pihak dan lembaga terkait dengan harapan agar materi Ranperda yang dimaksud, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peranturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

”Dengan pengajuan Ranperda ini, diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah untuk lima tahun kedepan,” ucapnya.

Lebih jauh Abd Haris Umar menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan tersebut membutuhkan kepastian hukum dan regulasi yang kuat dalam memberikan kepastian pada arah kebijakan, jangka waktu perencanaan, strategi pembangunan kepariwisataan daerah, rencana pengembangan perwilayahan pariwisata, hak dan kewajiban, larangan serta pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian.

"Kami harapkan, pengajuan Ranperda tentang Rencana Induk Pemerintahan Bidang Pariwisata ini, dapat menjadi tatanan dan pedoman kepada segenap stackholder dalam memberikan arah pengembangan dan pembangunan kepariwisataan secara terpadu, terintegrasi dengan berbagai sektor dan aspek yang tidak terlepas dari pola dan sistem perencanaan pembangunan daerah," jelas Abd Haris Umar. (*)