IGHI Bone Kritik Rekrutmen Tenaga P3K

BONEPOS.COM, BONE - Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK (P3K) adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengangkat Guru Honorer menjadi Aparatur Sipil Negara, selain melalui jalur CPNS.

Namun rekrutmen tenaga PPPK yang bakal diprogramkan di 2019 itu masih menyisahkan pertanyaan dikalangan tenega honorer khususnya yang berusia diatas 35 tahun.

Menurut Ketua Ikatan Guru Honorer Indonesia (IGHI) Kab. Bone A. Arpinas, kebijakan pemerintah tersebut terkesan setengah hati. "P3K ini tidak jelas, dan sama halnya membodohi guru honorer," kata Arpinas melalui via telepon, Sabtu, 16 Februari 2019.

Selain itu guru honorer juga mempertanyakan sistem penggajian yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah itu.

"Terutama sumber penggajiannya itu tidak jelas. Kalau melalui APBD maukah Kabupaten menanggung," ungkapnya.

Selain itu Arpinas juga mempertanyakan tentang lama masa kontrak setelah terdaftar P3K. "Kita juga masih tanda tanya bagaimana dengan Inpassing dan sudah sertifikasi apakah hilang atau berkanjut. Ini juga tidak jelas," ujarnya.

Terkait masalah P3K itu, Bupati Bone H.A. Baso Fahsar Mahdin Padjalangi mengungkapkan, bahwa tenaga honor kontrak ini masih pro kontra.

"P3K ini masih pro kontra mau diberi gaji dari mana, karena ini sama statusnya PNS ada jabatan," kata A. Fahsar saat Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil yang dirangkaikan penyerahan SK PNS dilingkungan Pemkab Bone beberapa waktu yang lalu.

Adapun informasi yang dihimpun, perekrutan honorer kontrak (P3K) itu mulai dibuka 11 - 16 Februari dan pelaksanaan tes 23 - 24 Februari 2019.

Sugianto Warium