Pernyataan JK Beri HGU Tanah Prabowo Subianto di Kalimantan & Aceh

BONEPOS.COM -  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui telah memberikan izin kelola lahan negara atau Hak Guna Usaha (HGU) kepada Prabowo Subianto di Kalimantan Timur pada tahun 2004 silam.

"Bahwa Pak Prabowo menguasai tapi sesuai Undang-undang, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu (memutuskan lahan itu dikelola oleh Prabowo)," ujar Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Menurut JK, tanah berstatus hak guna usaha (HGU) itu dibeli dengan harga US$ 150 juta.

JK menjelaskan kala itu Prabowo, yang sudah tak menjadi tentara, datang menawarkan diri membeli lahan 220.000 hektare, yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri. JK mempersilakan Prabowo membelinya, asalkan dengan cara pembayaran cash.

"Kita tidak tahu detail (HGU-nya), pokoknya mau ambil, saya bilang ini ada bekas tentara yang mau jadi wirausaha. Saya kasih tahu Pak Agus, 'Pak Agus, kasih ini, tapi cash.' Tidak boleh ngutang lagi," ujar JK.

"Tujuannya untuk ekspor, kita dukung karena itu untuk ekspor. Bahwa dia punya uang itu otomatis saja, Sinar Mas punya di Riau, Palembang, banyak hal yang sama seperti itu," imbuhnya.

Menurut JK, tak ada yang salah dengan kepemilikan lahan oleh Prabowo itu. Kebetulan waktu itu ada juga pengusaha asing yang ingin menbeli lahan tersebut, jadi JK mempertimbangkan, daripada jatuh ke tangan asing, lebih baik Prabowo yang mengelola.

"Saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia," bebernya.

Lantas seperti apakah fakta lahan konsesi yang dimiliki Prabowo di Aceh Tengah, menurut  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Ir Syahrial yang ditemui Serambinews.com di Banda Aceh, Senin (18/2/2019).

1. Berada di Dua Kabupaten yakni Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Lahan berstatus hutan tanaman industri (HTI) berada di dua kabupaten, yaitu di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Luasnya penguasaannya saat ini adalah 93.000 hektar, bukan 120.000 hektar.

Areal 120.000 hektar yang disebutkan capres Nomor 01 Joko Widodo, milik Capres Nomor 02 Prabowo Subianto, bisa saja benar. Karena menurut data usulan perizinan HTI PT THL tersebut, diterbitkan tahun 1993.

Dalam perjalanannya, karena berbagai hal terjadi di lapangan, mungkin ada pengurangan dan pelepasan hak areal tanah HTI PT THL. Hal itu bisa saja terjadi akibat dari berbagai sebab dan kondisi tertentu, sehingga kini  tinggal 93.000 hektare lagi.

2. Hasil Beli Saham dari Bob Hasan

Lahan HTI milik Prabowo itu berasal dari pembelian saham PT Tusam Hutan Lestari (TLH) milik Bob Hasan.

Penjualan saham itu terjadi pada masa penjualan aset tunggakan kredit bank yang dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun antara 1997-1998 lalu.

3. Izin HTI akan Berakhir 2028

Izin penggunaan lahan HTI PT THL itu, diberikan sekitar 35 tahun, sehingga izin HTI-nya baru akan habis pada tahun 2028.

Adapun izin penggunaan lahan untuk HTI dengan jenis tanaman pinus dan ekaliptus, untuk bahan baku kertas bagi PT KKA yang diberikan pemerintah kepada PT THL.

Izin ini tidak tunggal kepada PT THL, tapi bekerja sama dengan BUMN PT Inhutani IV milik Kementerian Kehutanan.

Izin itu diberikan, kata Syahrial, untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku kertas PT KKA, yang kini kegiatan usahanya sudah berhenti lama, akibat krisis keuangan internal perusahaan PT KKA.

Lokasi areal HTI PT THL dan Inhutani IV itu, tersebar di beberapa tempat yakni di Kecamatan Linge, Aceh Tengah, Samar Kilang, Bidin, Gunung Salak perbatasan antara Bener Meriah dan Aceh Utara, dan kecamatan lainnya di Bener Meriah dan Gayo Lues

Editor : Nur Atika Pratiwi