Diduga Kepala Desa Paccing Tidak Transparan Kelolah ADD, Warga Kecewa

BONEPOS.COM, BONE - Warga desa Paccing kecamatan Awangpone Kabupaten Bone kecewa
Kepada pemerintahan Desa paccing terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa ( ADD ) Hal ini diungkapkan warga Dusun 1 Paccing Asri Amiruddin (22)

Menurutnya Transparansi pengelolaan keuangan dana desa wajib dilakukan guna memastikan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Secara spesifik informasi publik diatur dalam UU no 14 thun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Dan desa menjadi salah satu institusi pemerintahan publik yang turut menjadi aktor dalam UU KIP tersebut.

" Di desa pacing pengelolaan keuangan dana desa tidak transparan seperti contohnya dalam melakukan rapat RAPBDES hanya orang orang tertentu saja yang dihadirkan yang merupakan notabenenya adalah perangkat desa dan orang yang mendapatkan bantuan dari pemerintahan desa paccing tanpa melibatkan masyarakat lainnya dan tanpa adanya publikasi mengenai rapat RAPBDES" ungkapnya kepada wartawan bonepos Senin 25 Februari 2019

Aktifis SAPMA PP Kabupaten Bone ini menambahkan Badan Perwakilan Desa ( BPD) Desa) Paccing tidak melaksanakan fungsinya sebagai lembaga Kontrol.

" Meskipun rapat RAPBDES dihadiri oleh para BPD akan tetapi kepercayaan masyarakat kepada BPD mulai pudar lantaran BPD Desa paccing tidak melakukan fungsinya sebagai controling pemerintahan desa pacing, Contohx banyak permasalahan di desa pacing mengenai aspirasi masyarakat akan tetapi BPD acuh tak acuh mengenai aspirasi masyarakat mengenai pemerintahan desa. Dan masyarakat desa pacing sudah mulai resah akan hal tersebut" Tambahnya

Asri mencium adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala Desa Paccing

" Dalam hal in kepala desa paccing diduga melanggar UU no 14 tahun 2008 tentang KIP dan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal tersebut dalam pelanggaranx mengenai Uu no 14 thun 2008 tentang KIP dan Uu no 6 thun 2014 tentang desa,kepala desa bisa diberikan sanksi adminitratif teguran dan diberhentikan sebagai kepala desa" lanjutnya

Menyadari pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan ADD Mahasiswa IAIN Bone ini, mengutarakan wajibnya Masyarakat mengetahui pengelolaan keungan dana desa bukan hanya orang orang tertentu saja yang perlu mengetahuinya

" mengacuh pada Uu no 6 thun 2014 tentang desa yg tertuang pada pasal 68 masyarakat bisa meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini, telah memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan diwilayahnya sendiri, pengaturan in membuka peran aktif masyarakat desa dalam pembangunan diwilayah" tutupnya

Penulis Iwan Taruna