Suciati Beberkan Lima Indikator Pemenuhan Kabupaten Layak Anak (KLA)

BONEPOS.COM, BULUKUMBA - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Suciati Sapta Margani beberkan 5 Indikator Pemenuhan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Forum Musrenbang Anak tingkat Kabupaten di Aula Bappeda, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Selasa 26 Februari 2019.

Pejabat yang mewakili DPPPA Provinsi Suciati Sapta Margani dalam sambutannya menyampaikan jika sebuah daerah dikatakan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), bila telah melewati level pratama, madya, nindya utama dan level terakhir yakni KLA itu sendiri.

Pada kesempatan itu Suciati juga membeberkan pemenuhan indikator KLA itu, terbagi dalam lima klaster yaitu Klaster hak sipil dan kebebasan, dimana penanggungjawab pemenuhannya ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kominfo, dan Dinas Perpustakaan da Arsip Daerah. Kemudian Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, berada dalam koordinasi dan tanggungjawab Dinas Sosial, Dinas KB, dan dinas lainnya membidangi kualitas keluarga.

“Berikutnya adalah klaster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, di sini penanggungjawabnya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Kominfo, dan Dinas Pemukiman dan Tata Ruang,” bebernya.

Di dalam klaster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang ini ada indikator terkait ruang bermain ramah anak, pusat informasi sahabat anak, ada kebudayaan, sanggar seni, dan ada ruang kreatifitas.

“Jadi ini nanti ditujukan agar anak-anak tidak menggunakan waktu-waktu luangnya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat,” imbuh perempuan berkacamata ini.

Selanjutnya Klaster kesehatan, di sini jelas Dinas Kesehatan menjadi penanggungjawab, lalu ada Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan. Di sini semua OPD ini akan mensupport semua untuk mengatasi gizi buruk, dan cakupan derajat kesehatan anak.

Terakhir, klaster perlindungan khusus, di klaster ini hampir semua OPD terlibat di dalamnya, karena diklaster ini dibahas terkait anak berhadapan dengan kasus hukum anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, anak dengan narkoba, anak dengan HIV, anak minoritas, anak dengan stigma, anak dengan kekerasan, dan anak terlantar atau anak jalanan.

“Jadi untuk pengawasannya, setiap tahun klaster akan dievaluasi, yang hasil penilaiannya akan diserahkan pada peringatan Hari Anak Nasional yang akan dipusatkan di Provinsi Sulawesi Selatan,” beber Suciati.

Iwan Taruna