Gelar Sidang, Hakim di PN Watampone Diduga Labrak Undang-undang

BONEPOS.COM - ISTIMEWA Gelar Sidang, Hakim di PN Watampone Diduga Labrak Undang-undang

BONEPOS.COM, BONE - Umumnya majelis hakim dalam menyidangkan perkara terdiri atas tiga orang, tapi hal berbeda terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Watampone, Rabu, 13 Maret 2019. Pihak PN justru menggelar sidang yang hanya dihadiri dua orang hakim.

Berdasarkan pantauan Bonepos.com, sidang perkara pidana yang berlangsung sekira pukul 16.52 Wita, sore itu, berjalan meski hanya dipimpin oleh satu orang hakim ketua dan satu orang hakim anggota.

Padahal, jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penanganan satu perkara pidana minimal dipimpin tiga orang hakim.

Hal yang tak biasa ini kemudian menimbulkan tanda tanya dari masyarakat, khususnya dari pengunjung yang hadir dalam sidang tersebut.

"Ini tidak biasa, kenapa cuma dua orang hakim saja, sementara di undang-undang KUHAP itu harus tiga orang," Ungkap Sultan salah seorang pengunjung di PN Watampone.

Terpisah, Humas PN Watampone, Hamka, yang dihubungi wartawan, mengatakan, bahwa saat sidang digelar, dirinya sedang tidak berada di PN.

"Kalau merujuk pada aturan yang ada, tidak boleh kalau hanya dua orang. Sanksinya tergantung pimpinan di Makassar dan di Jakarta," Kata Hamka.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Untuk diketahui, jumlah hakim saat memeriksa dan memutus perkara di pengadilan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Pada pasal 1 berbunyi bahwa, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sedangkan pada pasal 2, susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.