Putusan MA Soal Vonis Wakil Ketua DPRD Bone Beredar di Grup Whatsapp

BONEPOS.COM - ISTIMEWA Screen Shoot, putusan akhir Samsidar yang diambil dari laman website, Sipp-banding-mahkamahagung.co.id

BONEPOS.COM, BONE - Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Wakil Ketua DPRD Bone, Hj Andi Samsidar dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan serta vonis yang dijatuhkan, Pengadilan Negeri (PN) Watampone, beredar di grup Whatsapp, Senin, 25 Maret 2019.

Putusan yang dikeluarkan MA tertanggal 19 Maret 2019 itu membatalkan putusan PN Watampone tertanggal 26 Februari 2019, dengan nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Wtp yang sebelumnya menjalani proses banding di MA.

Selain itu MA juga memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum, serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya seperti semula.

Tidak hanya itu, dalam putusan itu, MA juga mengadili bahwa kehadiran Samsidar menggunakan fasilitas negara berupa kendaraan dinas dalam acara kampanye yang menghadirkan Cawapres Sandiaga Uno di Lapangan Persibo Watampone, bukan merupakan tindakan pidana Pemilu.

Terpisah, mantan pengacara Samsidar, Ali Imran SH yang dikonfirmasi Bonepos.com, membenarkan adanya putusan tersebut, namun dirinya belum menerima salinan putusan tersebut, karena dirinya mendampingi Samsidar sebatas penanganan kasusnya di Bone.

"Saya juga sudah terima kabar itu, namun saya belum terima juga salinannya. Tadi saya tanyakan di PN Watampone tapi katanya belum ada yang masuk salinan putusan itu. Karena yang menangani untuk bandingnya bukan saya," ungkap Ali Imran saat dihubungi Bonepos.com melalui ponselnya.

Diberitakan sebelumnya, Hakim Ketua PN Watampone, Surachmat SH MH menjatuhkan vonis kepada Samsidar selama tiga bulan dengan masa percobaan lima bulan serta denda sebesar Rp 5 juta.

Menurut majelis Hakim, Samsidar terbukti melanggar undang-undang pemilu dimana dia dengan sengaja telah menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Pasca putusan tersebut, Samsidar, memutuskan untuk banding di MA.

Sebelumnya, Caleg Partai Gerindra dari Dapil I Bone itu juga terancam dicoret atau dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pasca adanya putusan tersebut.

Meski demikian, Ketua KPU Bone, Izharul Haq menjelaskan, jika vonis yang dijatuhkan terhadap Samsidar sudah inkra maka yang bersangkutan dinyatakan TMS dalam mengikuti Pemilihan Legislatif 17 April 2019 mendatang.