Ketua PN Watampone Minta Cabut Berita, Wartawan: Tidak Segampang Itu

BONEPOS.COM - ISTIMEWA Gelar Sidang, Hakim di PN Watampone Diduga Labrak Undang-undang

BONEPOS.COM, BONE - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bone menyurati sejumlah Perusahaan Media di Bone terkait adanya pemberitaan mengenai Majelis Hakim di PN watampone yang diduga melabrak undang-undang saat menjalankan sidang.

Surat yang ditandatangani oleh ketua PN watampone Surachmat SH, MH dan Ketua Majelis Hakim Andi Juniman Konggoasa SH MH meminta kepada pimpinan media online untuk mencabut atau meralat dan memperbaiki berita yang dianggap keliru pihak PN Watampone.

Dalam suratnya itu juga, PN menuding wartawan tidak melakukan cross cek kepada majalis hakim dan menyajikan berita tidak akurat dan tidak berimbang. Selain itu pihak PN Watampone juga menuding wartawan telah mencampur adukkan fakta yang tidak valid dan opini.

Menanggapi hal itu, Dewan Penasehat Wartawan Independen Bone (WIB) Budiman mengatakan bahwa surat yang dilayangkan Ketua PN Watampone itu terkesan mengintervensi kebebasan pers, pasalnya apa yang telah dimuat oleh beberapa media terkait berita tersebut semuanya sudah sesuai prosedur.

"Tidak segampang itu menghapus berita yang sudah diterbitkan semua ada prosedurnya. Ini sama saja menganggap media memberitakan sesuatu yang tidak benar dan keliru, padahal ini sudah sesuai prosedur dan fakta yang diperoleh wartawan di lapangan," ungkap Budi, Rabu, 27 Maret 2019.

Budi menjelaskan, bahwa ketika PN Watampone keberatan terhadap adanya pemberitaan itu, bisa menempuh jalur yang diatur dalam undang-undang Pers, salah satunya meminta hak jawab, apakah itu melalui konfrensi pers.

Lagipula lanjutnya, surat yang dilayangkan itu bisa dianggap cacat administrasi, karena tidak ada kop dari instansi, tidak memiliki nomor surat dan perihal, identitas instansi yang ada hanya tanda tangan yang dibubuhi stempel.

"Ini surat instansi atau surat pribadi, meskipun ada stempel tapi tidak ada kop atau nomor surat dan perihal, lembaga swasta saja ketika bersurat itu harus lengkap dan teregistrasi," Tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, sidang perkara pidana yang berlangsung di PN Watampone, sekira pukul 16.52 Wita, sore kemarin, berjalan meski hanya dipimpin oleh satu orang hakim ketua dan satu orang hakim anggota.

Padahal, jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penanganan satu perkara pidana minimal dipimpin tiga orang hakim. Hal yang tak biasa ini kemudian menimbulkan tanda tanya dari masyarakat, khususnya dari pengunjung yang hadir dalam sidang tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Watampone, Surachmat melayangkan teguran terhadap oknum Hakim di PN Watampone. Dimana hakim tersebut diduga telah melabrak aturan, lantaran menggelar sidang secara tidak lengkap, pada Rabu, 13 Maret 2019 kemarin.

Ditemui di kantor PN Watampone, Jalan MT. Haryono, Kamis, 14 Maret 2019, Surachmat menegaskan, bahwa dia sudah menegur Hakim tersebut. Tidak hanya itu, Surachmat juga berjanji akan memberikan teguran secara tertulis jika oknum Hakim tersebut kembali mengulangi perbuatannya.

"Saya tetap tegur, jadi sidang itu harus dilakukan secara lengkap berdasarkan aturan mungkin karena kemarin sidang insidentil makanya kita sudah berikan peringatan untuk tidak dilakukan lagi," Kata Surachmat.