Bowo Sidik Pangarso Langsung Dipecat Partai Golkar

BONEPOS.COM, Partai Golkar secara resmi memberhentikan kadernya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Bowo Sidik Pangerso, dari kepengurusan DPP Partai Golkar.

Saat menjabat di DPP Bowo sebelumnya duduk sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I.

Lodewijk menyatakan OTT KPK yang dialami Bowo itu berseberangan dengan Partai Golkar yang menjunjung tinggi sikap antikorupsi bagi para kadernya. Ia pun menyesalkan dan merasa prihatin terhadap perbuatan koruptif yang dilakukan Bowo tersebut.

Sebab, kata dia, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto sudah mengimbau dan meminta kepada seluruh kadernya untuk tak melanggar Pakta Integritas dan berkomitmen mewujudkan 'Golkar Bersih'.

Kader Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. (Dok. DPR RI via www.dpr.go.id) "Imbauan bagi seluruh anggota Fraksi Golkar DPR RI untuk tidak melakukan korupsi dan melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatangani seluruh Pengurus DPP Partai Golkar yang berkomitmen untuk mewujudkan "Golkar Bersih," kata dia

Selain itu, Lodewijk menegaskan bahwa Partai Golkar tak memiliki kaitan terhadap dugaan kasus korupsi yang dilakukan Bowo tersebut.

Ia menyatakan posisi yang ditinggalkan Bowo, yakni Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I, akan diisi oleh Nusron Wahid.

Lodewijk juga menyatakan bahwa pihaknya tak akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum terhadap Bowo. Sebab, bantuan hukum sudah diberikan oleh keluarga besar Bowo.

"Sampai saat ini belum ada. Tapi yang kami dengar dari keluarga udah ada pendampingan hukum, jadi kalau udah ada tentunya Golkar enggak akan lakukan pendampingan," kata dia.

Nusron Wahid menggantikan posisi Bowo Sidik Pangarso di DPP Partai Golkar.

Nusron Wahid langsung diutus untuk menggantikan posisi Bowo Sidik Pangarso di DPP Partai Golkar.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah orang di Jakarta, Rabu (27/3) malam. Satu di antaranya adalah anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik. Bowo dan pihak lainnya itu diciduk terkait dugaan suap distribusi pupuk.

KPK pun punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.