KPU Bone Menggelar Bimtek Tata Cara Penetapan Calon Terpilih

BONEPOS.COM, BONE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone, menggelar bimbingan teknis  tata cara penetapan calon terpilih Pemilihan Umum 2019. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Watampone itu, dihadiri para perwakilan partai politik, Kamis 25 April kemarin.

Bimbingan teknis, dibuka langsung Ketua KPU Bone, Izharul Haq. Izharul berharap dengan mengikuti kegiatan ini akan terbangun kesepahaman mengenai mekanisme penetapan calon terpilih antara KPU, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

“Dalam forum tadi, kita membahas mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Selain itu, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten diajak pula untuk menghitung konversi suara menjadi kursi menggunakan metode sainte lague murni.” tutur Izharul.

Dalam PKPU 5 Tahun 2019, Pasal 5 ayat 1 disampaikan bahwa KPU menetapkan ambang batas perolehan suara Pemilu anggota DPR paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Partai pada Pasal 5 ayat 5-nya disampaikan bahwa partai politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap Dapil. Kemudian Pasal 5 ayat 6-nya disampaikan bahwa seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Komisioner KPU divisi teknis, Nasruddin Zaelany menerangkan mengenai alur untuk penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih DPRD.

Alurnya dimulai dengan penetapan hasil pemilu, kemudian penyusunan peringkat suara sah setiap calon, penghitungan dan penetapan perolehan kursi untuk setiap partai politik, dan penetapan calon terpilih.

“Apabila hasil  pembagi suara sah Partai Politik untuk mendapatkan satu alokasi kursi terakhir sama, maka alokasi kursi terakhir diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Apabila persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang masih sama, alokasi kursi terakhir diberikan kepada Partai Politik yang lebih banyak suaranya pada lebih banyak TPS," tuturnya