Sekda Sinjai Buka Pelatihan Perancangan Policy Brief

BONEPOA.COM, SINJAI - Sekretaris Daerah Drs.Akbar, menghadiri sekaligus membuka Pelatihan Perancangan Policy Brief bagi Aparatur Balitbangda Pemerintah Kabupaten Sinjai yang berlangsung di Hotel Grand Asia Makassar. Jumat 3 Mei 2019.

Ketua Prodi Magister Ilmu Terapan STIA LAN Makassar Dr.Halim, selaku ketua panitia menyampaikan bahwa acara pelatihan tersebut akan berlangsung selama tiga hari dan pihaknya akan menyampaikan bahwa Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia adalah pihak yang berkompoten untuk menerbitkan sertifikat kompetensi.

"Pelatihan ini akan berlangsung selama tiga hari dan kami sampaikan bahwa Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia adalah pihak yang berkompoten untuk menerbitkan sertifikat kompetensi. Dan kita tetap akan melakukan evaluasi bagi para peserta pelatihan," jelasnya.

Mewakili Ketua STIA LAN Makassar Prof.Dr.Muh.Basri, (Pembantu Ketua I ), dalam sambutannya mengatakan bahwa ini merupakan salah satu langkah yang sangat tepat yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam rangka untuk memberikan pelatihan.

"Guna memahami bagaimana membuat kebijakan pro kepada kepentingan masyarakat, ini adalah merupakan langkah yang maju, karena daerah ini pertama kali merintis kerjasama yang terkait kompotensi perancangan policy brief," kata Muh Basri.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Drs.Akbar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa policy brief sebagai produk tertulis yang merupakan hasil dari pelaksanaan salah satu jenis aktifitas kelitbangan utama yakni Evaluasi Kebijakan yang intinya berisi rekomendasi yang dihasilkan dari aktifitas analisis yang berbasis bukti, data dan informasi yang valid, yang menilai sebuah rencana maupun pelaksaan sebuah kebijakan.

"Saya berharap selain teknik perancangan policy brief, peserta juga memanfaatkan kesempatan pelatihan ini untuk menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan tentang konsep serta teori kebijakan publik, terutama kebijakan publik yang dirancang dengan berbasis bukti serta kesempatan untuk memahami peran dan fungsi analis kebijakan sebagai sebuah jabatan fungsional yang tidak kalah penting perangnya dalam aktifitas pemerintah kita," jelasnya.

Akbar juga mengatakan bahwa dengan pelaksaan pelatihan tersebut, kiranya sumberdaya Kelitbangan sebagai ujung tombak pelaksaan kajian kebijakan publik dapat ditingkatkan, terutama peningkatan produk hasil studi kebijakan publik, mampu melakukan analisis kebijakan dan mampu merancang policy brief berbasis fakta.

"Kebijakan publik ini pembuatannya diharapkan dengan berdasar pada bukti, jadi salah satu pendekatan berbasis pada bukti maka dalam rangka melanjutkan suatu kebijakan publik didahului dengan perincian, sehingga kebijakan publik policy brief ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua aparat pemerintah yang ada di daerah tersebut,"

Turut hadir dalam acara ini, Ketua STIA LAN Makassar, Sekjen Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI), para peserta dari Balitbangda dan Bappeda Pemerintah Kabupaten Sinjai.(*)