Teater Hiperkriminalitas dan Kekerasan digital

BONEPOS.COM - Masih segar di ingatan kita beberapa waktu lalu jagat maya cukup terhentak dengan keberadaan dua video yang bernuansa ancaman “Penggal Kepala” Presiden dan hasutan “adu domba TNI-Polri”. Telah diketahui sebelumnya, Dari kedua video yang beredar tersebut masing-masing pelaku telah diperiksa dan dijerat dengan Undang-undang yang sama yakni Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pasal yang berbeda.

Ironisnya, dua video tersebut beredar dan Viral hanya beberapa hari, bahkan tak cukup sepekan. Sebelumnya beredar video ancaman penggal kepala presiden oleh seorang pemuda yang diduga direkam saat aksi unjuk rasa didepan kantor Bawaslu jumat, 9 Mei 2019 dan menyusul video hasutan adu domba TNI-Polri oleh seorang pria paruh baya yang diunggah di media sosial pada Minggu, 12 April 2019.

Dua video yang beredar justru menjadi boomerang bagi para pelakunya, betapa tidak video ini oleh pihak kepolisian dianggap memenuhi unsur yang tercantum dalam UU ITE baik dalam konteks muatan “Ancaman” sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 ayat (4) maupun muatan “kebencian atau permusuhan” sebagaimana yang tertera dalam pasal 45A ayat (2).

Terlepas dari konteks prosedur hukum dan ancaman yang dimuat dalam UU ITE bagi para pelaku, kejadian ini merupakan sinyal dari genderang teater hiperkriminalitas yang pertamakali diperkenalkan oleh Jean Baudiliard seorang pemikir prancis didalam karyanya “The Perfect Crime” yang mengatakan bahwa dengan teknologi sebagai alat kini kejahatan dan kekerasan mencapai titiknya yang sempurna (The Perfect Crime) kejahatan tersebut telah melampaui realitasnya sendiri hingga menemukan bentuknya yang baru yaitu hiperkriminalitas.

Mungkin bagi kita hari ini kejahatan karena penyalahgunaan ITE bukanlah hal baru. Sebut saja, data yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merinci 800 ribu situs penyebar hoaks di internet yang telah diblokir sepanjang tahun 2015 hingga 2018 atau data dari Bareskrim Polri yang menyebutkan ada 100 ribu akun media sosial yang kerap kali menyebarkan Hatespeech, dua hal diatas (Hatespeech dan Hoax) tentunya menggunakan manajemen dan politik tingkat tinggi. Hal tersebut diluar dari bentuk “kelalaian” warganegara yang dianggap kurang bijak dalam menggunakan media social. Persis seperti yang kita saksikan hari ini.

Bahaya Laten
Sebenarnya bahaya laten yang mengintai kita dijagat maya tak melulu tentang penyalahgunaan hak oleh oknum yang menggunakan ITE dan media sosial, lebih daripada itu ada konsekuensi logis dari perkembangan media sosial sebagai wahana interaksi yang justru menyebabkan pelabrakan terhadap tabu (Perkataan/Pernyataan) sebagai akibat dari random nya bentuk tanggungjawab langsung di media sosial, dan korban yang tak langsung “nampak” dari hal tersebut. sebagai contoh, siapapun bisa melontarkan perkataan yang tak senonoh, ancaman, ungkapan kemarahan atau menyebarkan pernyataan tendensius melalui video sebagai bentuk ekspresi diri yang berselimut dalam jargon “Hak berpendapat dan berekspresi” namun sebenarnya gagal memahami realitas sesungguhnya diluar dari konteks subjektifnya yang mengekspresikan diri sebagai warga virtual. Hingga akhirnya berujung pada fenomena kekerasan digital, yang sangat bertalian kuat dengan payung hukum UU ITE di Indonesia.

Kekerasan digital yang dilakukan oleh oknum tertentu tak lahir begitu saja, ia (Kekerasan digital) adalah hasil dari metamorfosis tontonan dan informasi yang bernuansa kekerasan, kelicikan, korup, banalitas politik, kekacauan, hingga luapan kemarahan yang berseliweran dan bebas diakses.

Tontonan dengan nuansa seperti itulah yang selama ini turut andil dalam membentuk perspektif seseorang hingga melakukan kekerasan digital bahkan ancaman dan ungkapan kebencian yang dianggap remeh-temeh sebagai wujud dari “Hak ekspresi” sebut saja bagaimana kejamnya media sosial atau permainan digital yang bernuansa destrkutif (Perang/perkelahian) merenggut dunia anak-anak dan remaja saat ini, mereka jauh lebih menggandrungi permainan dengan nuansa kekerasan ketimbang persahabatan dan kerjasama, sekalipun bekerjasama ujungnya tetap pada muara destruktif. Atau bagaimana konten “dewasa” yang dengan mudah diakses oleh anak-anak akhirnya mengaburkan batasan antara dunia yang tak semestinya mereka masuki.

Di sisi lain informasi tentang kekerasan, kemarahan, perang dan tontonan kekacauan, hingga rivalitas yang tiada ujung dari perebutan kekuasaan oleh para elite sebenarnya turut andil dalam melahirkan apa yang kita sebut sebagai hiperkriminalitas dan kekerasan digital dalam dunia maya. Hingga akhirnya, entah sebagai penonton atau aktor kita berada diatas panggung teater Hiperkriminalitas dan kekerasan digital.