OPINI: Penyakit Anomi dan Luka Jalan Desa

Penyakit Anomi dan Luka Jalan Desa. "Gambaran desa merupakan wajah asli kehidupan kota dan sebaliknya", sekilas sebuah hasil penelaahan dari literatur ‘lingkungan hidup dan kapitalisme’ yang dirangkum begitu apik oleh dua pakar ekologi yang berkolaborasi, Fred Magdoff dan John Bellamy Foster.

Tatanan dan lingkungan hidup yang ramah di desa menjadi sebuah perawakan asli dari kota, jika sebuah desa mengalami kemajuan yang signifikan maka hal demikian pula yang terjadi di kota begitupula pertumbuhan di kota menjadi sebuah keniscayaan bagi kehidupan di desa pula namun jika keduanya ,baik antara desa dan kota serta sebaliknya, tidak memiliki sinkronisasi maka hal demikian patut menjadi sebuah bahan evaluasi.

Pada dasarnya, desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa dan para aparatur desa yang memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat desa, dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa memiliki legitimasi yang termaktub dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang mencakup perihal mekanisme pengelolaan desa beserta masyarakat desa.

Selain itu, desa juga memiliki sumber keuangan yang sifatnya formal yakni APBD dan ADD melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa. APBD dianggarkan berdasarkan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan yang diusulkan oleh kepala desa. Antara APBD dan ADD harus memiliki sinergitas untuk menghindari penganggaran ganda, tentu yang memiliki peran di sini dalam meminimalisir anggaran ganda adalah pemerintah daerah.

Program pembangunan jalan desa memerlukan anggaran yang besar sehingga alokasi APBD yang memiliki titik fokus pada pembangunan skala besar sementara ADD untuk pembangunan jalan lingkungan di desa. Sekilas penapaktilasan perihal mekanisme kerja pemdes dalam pembangunan jalan desa.

Selain itu, melirik keberadaan kebijakan dana desa yang sudah berjalan umur ke-5 ini yang jumlahnya ratusan triliun dari APBN tentu hal ini meniscayakan pembangunan yang signifikan. UU No 6 tahun 2014 juga memberikan legitimasi dalam bentuk kebijakan pembangunan melalui keberadaan dana desa terhadap pemerintah desa yang dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus memenuhi prinsip keadilan, kepatutan dan kemanfaatan.

Fenomena pembangunan atau perbaikan jalan di desa memiliki cerita tersendiri yang tidak selamanya berujung manis terhadap masyarakat desa pada umumnya, akses jalan yang memadai misalnya masih kebanyakan hanyalah sebuah mimpi bagi mereka. Seperti yang terjadi di beberapa desa di salah satu kabupaten yang terbilang memiliki teritorial yang luas di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Bone.

Dalam arena pagelaran informasi yang super cepat dewasa ini atau akrab kita sebut ‘media’ yang mampu menghidangkan jajanan serba rasa dari berbagai piring peristiwa kehidupan di segala penjuru, mengungkap segala dimensi kehidupan baik yang sifatnya tabu semuanya terangkum dalam bentuk pemberitaan yang siap dibabat atau diterjemahkan oleh para pembacanya dari cara pandang yang berbeda-beda maka tak heran jika pro dan kontra menjadi keniscayaan di permukaan.

Segala bentuk pemberitaan di media memberikan kebebasan penuh kepada para khalayak untuk menafsirkan namun tentunya hal demikian juga mengharapkan penafsiran yang bijak dari para pembaca, yang tidak terlepas daripada kerangka berpikir yang tidak sesat logika artinya pembaca yang mampu menarik benang merah dari sebuah berita dengan proses penelaahan kritis dan analitis terhadap fenomena yang hadir.

Beberapa bulan terakhir atau bahkan sampai celoteh yang berbentuk tulisan ini berani menampakkan diri yang tentunya penuh kekurangan, media gencar memberitakan perihal fenomena kerusakan jalan di beberapa desa khususnya yang berada di bawah naungan pemerintah kabupaten Bone. Berita-berita tersebut kebanyakan mengandung aspirasi yang berbentuk kritikan sosial kepada pemerintah setempat atau pihak yang membidangi masalah tersebut yang bersumber dari masyarakat.

Beberapa di antaranya dikemas dalam bentuk kritikan yang kreatif misalnya Warga Awangpone yang menanam pohon pisang di tengah jalan yang berair yang tercampur lumpur begitupula yang terjadi di Taccipi Kecamatan Ulaweng Desa Manurunge’, beberapa warga berinisiatif menanam pohon pisang dengan petaka yang bertuliskan ‘kemana uang pajak kami’, akses jalan masuk ke Bandara Arung Palakka yang dikisahkan oleh masyarakat setempat mirip dengan kubangan kerbau, jalanan di Desa Melle Kecamatan Palakka yang mirip Ice Cappucino, jalanan Bone-Sinjai yang diceritakan ‘mirip kolam lele’, Warga Kajuara yang berkebun di tengah jalan sebagai bentuk protes jalan rusak (boneterkini.net, bonepos.com dan suarajelata.com).

Terakhir, kisah yang sama dengan cerita hampir mirip juga dengan yang lainnya namun belum pernah diliput oleh media yakni cerita rintihan perihal akses jalan yang sangat tidak memadai di salah satu desa yang terbilang bagian Utara kota Bone yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1.554 jiwa dengan luas 10,5 km2 .

Dari beberapa hasil wawancara dengan masyarakat desa setempat, kebanyakan dari mereka sangat resah perihal akses jalan yang sudah 15 tahun mengalami kerusakan meskipun kurang lebih 1 tahun mereka merasakan jalan beraspal dan angin segar saat berkendara di atas rata-rata, selebihnya adalah jalanan yang berperawakan layaknya kolam susu kadaluarsa berwarna kecoklatan di kala musim hujan dan berkendara (motor atau mobil) di musim kemarau layaknya naik odong-odong serta bagi perempuan yang tengah hamil tua, sangat tidak sarankan untuk melewati jalan tersebut karena.... (silahkan diterjemahkan sendiri dan membayangkan diri anda berada di posisi itu).

Sekedar informasi sebelum celoteh ini berlanjut, bahwa di tengah desa ini terdapat salah satu situs budaya yang bersejarah yakni perjanjian tiga kabupaten (Bone, Soppeng dan Wajo) yang juga bisa menjadi salah satu faktor pendorong akses jalan yang memadai. Keluhan masyarakat di desa bagian Utara Kota Bone yang paling berkesan di hati mereka yakni pada saat musim panen baik musim panen padi, kacang tanah maupun jagung dan harga penawaran dari pembeli hasil panen harus mengalami penurunan harga dikarenakan pertimbangan jalanan yang susah diakses oleh mobil pengangkut hasil panen, misalnya harga Rp. 5.000 per kilo harus mereka relakan turun mulai Rp. 4.000 hingga 3.000. Fenomena tersebut merupakan salah satu efek domino dari jalanan yang rusak dan tidak menutup kemungkinan keresahan yang sama juga dirasakan oleh masyarakat yang hidup di desa yang tergolong desa agraria.

Setelah kemunculan beberapa kisah yang bertebaran di media tentang keresahan jalan yang rusak, muncul pula tanggapan dan kisah ‘cinta’ yang dramatis dari beberapa petinggi baik tingat desa, kecamatan hingga kabupaten yang seolah-olah menawarkan penenang rasa sakit pada luka yang telah infeksi.

Di antara beberapa ‘obat’ penenang yang kerap ditawarkan dalam bentuk ungkapan yang paling manjur adalah, “kami sementara mengusulkan persoalan itu”, “karena kita termasuk daerah yang memiliki teritorial yang luas maka kami kewalahan melakukan penganggaran” dan masih banyak lagi kisah dramaturgi lainnya. Bukankah jauh hari ada yang namanya Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) baik desa, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten/kota?

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kebijakan desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang disetujui dan dilaksanakan setiap bulan Januari dengan diadakannya RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM- Desa yang meminta informasi tentang rencana pembangunan desa sesuai kebutuhan yang diminta dan program prioritas pembangunan desa. RKP-Desa dan APBDesa merupakan dokumen dan informasi publik, pemdes wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat desa. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada masyarakat menjadi prinsip penting bagi pemdes.

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 1 ayat 21 dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para stakeholders tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada hasil Musrenbang Desa/kelurahan.

Selanjutnya, Musrenbang Kabupaten/kota dilakukan setiap tahun sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya dan diawali dengan musrenbang pada tingkat desa dan selanjutnya tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten/kota yang akan menghasilkan satu dokumen yang berisi daftar usulan program berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program yang terverifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Sampai di sini, mungkin bisa sedikit menjawab ungkapan-ungkapan yang tergolong sebagai ‘obat’ penenang. Program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat desa tentu akan menjadi prioritas dalam perumusan program kerja salah satunya adalah akses jalanan yang memadai, yang tentunya setiap masyarakat desa mendambakan hal demikian terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani, akses jalanan merupakan prioritas utama untuk mendukung kelangsungan hidup dan juga salah satu kunci pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan desa. Sehingga pembangunan jalan desa harus menjadi program prioritas desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten.

Pada kenyataannya, hal yang seharusnya menjadi prioritas itulah dalam hal ini akses jalan desa kerap mendapat tindakan pembiaran. Mungkin inilah salah satu bentuk kesenjangan budaya yang sering terjadi di pemerintahan yang menyebabkan perilaku ‘anomi’ lahir. Anomi/anomie merupakan perilaku apatis; hilangnya kewibawaan hukum dan disorganisasi hubungan antar manusia.

Jika penyakit ‘anomi’ ini telah mewabahi struktur pemerintahan maka yang akan terjadi adalah hilangnya mental transparan dan sadar hukum sehingga roda pemerintahan cenderung mengarah pada kepentingan pribadi dan penyelewangan baik dari segi kebijakan maupun keuangan merupakan sebuah keniscayaan. Tapi semoga saja perilaku ‘anomi’ ini tidak terjadi pada tubuh pemerintahan kita utamanya pemerintahan desa.

Sebelum tulisan ini menemui titik yang menjadi sampul penutup, perlu diketahui secara bersama bahwa niatan dari lahirnya tulisan ini adalah bukan untuk menebar kebencian ataupun merendahkan siapapun, tulisan ini semata-mata memihak kepada siapapun yang bergerak dan memperjuangkan kemajuan dalam bingkai kepentingan bersama.

Jikalau di dalamnya terdapat hal-hal yang menyinggung ataupun mengkritik, itu merupakan bentuk kecintaan seorang anak petani dari desa kepada tanah yang telah dengan ikhlas dan tulus menerima kelahirannya untuk berpijak di atasnya, “Tana Ogi’ Bone, Tana Wanuakku”

“Mengkritik di dunia maya dan tidak menindaklanjuti di dunia nyata adalah kepincangan”. Oleh karenanya, semoga tulisan ini menjadi kunci untuk kita bersua di dunia nyata dan yang menulis tulisan ini sampai hari ini masih menetap di sudut kiri perbatasan Makassar-Gowa. Keselamatan untuk kita semua!

Penulis:  Askar Nur, 
Mahasiswa jurusan Bahasa & Sastra Inggris Fakultas Adab & Humaniora UIN Alauddin Makassar.

Penulis merupakan Presiden Mahasiswa DEMA UIN Alauddin Makassar Periode 2018.

No Hp/ Whatsapp: 085299775325
Instagram: askarnur1947
Facebook: Askar Nur
Twitter: @askarnur47