Pengeloaan Dana dan Anggaran Belanja Desa Perlu Transparansi

BONEPOS.COM, SINJAI - Pengeloaan dana dan anggaran belanja Desa perlu transparansi dan terkoordinir dengan baik.
Hal tersebut telah diungkapkan langsung oleh Skretaris Daerah Sinjai, Drs.Akbar Mukmin saat membuka rapat monitoring evaluasi pengelolaan keuangan Desa Tahun 2019, di ruang pola kantor Bupati, Tanassang, Selasa kemarin 18 Juni 2019.

Saat itu, Sekretaris Daerah, Drs.Akbar Mukmin menyampaikan dalam sambutannya agar pengelolaan dana desa maupun Anggaran Belanja Desa dapat terkoordinir dengan baik dan perlu ada komunikasi, kerja sama dan transparansi antara Aparatur Desa dan Masyarakat dalam mengatur keuangan Desa.

"Penguatan dokumen-dokumen, catatan pemasukan dan pengeluaran anggaran maupun dana desa dinilai mampu menunjang kelengkapan administrasi keuangan Desa.
Kendati Pemerintahan berjalan, pendidikan maju, infrastruktur berkembang, namun manajemen administrasi mengenai pengelolaan keuangan harus terback-up dengan baik," tegas Akbar.

Rapat ini menghadirkan Pihak KPPN Kabupaten Sinjai, Atika Susiana, Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai, Dra. Hj.Ratnawati Arief, dan perwakilan Kepala Inspektorat  Kabupataen Sinjai, Mukhtar, sebagai Narasumber untuk menjelaskan bagaimana manajemen pengelolaan dana dan keuangan desa secara tekhnis kepada Peserta rapat yang didominasi oleh Kepala Desa dan Aparat Desa di Kabupaten Sinjai.

Pada kegiatan tersebut, nampak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, A.Zainal Arifin Nur, selaku moderator melaporkan Desa mana saja yang belum menyerahkan atau melengkapi Laporan Pertanggungjawaban Dana atau Anggaran Desa. (*)