Pensiunan Kemenag Tak Dapat Gaji, Komisi I DPRD Sinjai Gelar Rapat

BONEPOS.COM, SINJAI - Komisi I DPRD Sinjai menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Agama (Kemenag) Sinjai terkait dengan adanya ASN Pensiunan Kemenag yang tidak mendapat gaji pensiun di Ruang Rapat DPRD Sinjai, Rabu 19 Juni 2019.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi I A.Sabir didampingi Wakil Ketua II DPRD Jamaluddin Asnawi dan dihadiri anggota Komisi I M.Takdir, Tajuddin, H.Darwis, Zahra Usman, Muzawwir, H.Roslan Kasubag TU Kemenag, Drs.Khaeruddin, Analis Kepegawaian Kemenag.

A.Sabir yang memimpin rapat ini menyampaikan bahwa Pegawai ASN yang sudah mengabdi lalu sudah di Pensiunkan seharusnya memang menerima gaji pensiun sehingga persoalan tersebut harus didalami.

"Pegawai ASN yang sudah mengabdi lalu sudah di Pensiunkan seharusnya memang menerima gaji pensiun sehingga persoalan tersebut harus didalami," kata Sabir

Hal senada juga di sampaikan Muzawwir bahwa permasalahan tersebut perlu dicarikan solusi, masa ASN pensiunan yang sudah mengabdi cuma mendapatkan ucapan terima kasih dan tidak mendapatkan gaji pensiun.

"Permasalahan ini perlu dicarikan solusi, masa ASN pensiunan yang sudah mengabdi cuma mendapatkan ucapan terima kasih dan tidak mendapatkan gaji pensiun," jelas Muzawwir

Sementara itu Kasubag TU Kemenag H.Roslan mengaku prihatin dengan adanya permasalahan tersebut dan jauh sebelumnya pihak Kemenag sudah mempertanyakan permasalahan tersebut ke Kantor Wilayah Kementerian Agama serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar. Dan hasilnya hanya diberi penjelasan dari Kantor tersebut.

Roslan juga menjelaskan bahwa yang menjadi dasar saat ini pada peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang di dalam peraturan itu ditentukan jaminan pensiun diberikan kepada PNS yang di berhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun.

Menurut Roslan, apabila memiliki batas kerja paling sedikit 10 tahun sehingga dari penjelasan itu melihat pihak bersangkutan di angkat CPNS dengan perhitungan masa kerja 9 tahun 10 bulan sehingga akumulasi pada saat ini ia sudah mencapai 13 tahun.

”Tetapi BKN dalam penafsirannya berbeda dengan PP yang ada, ia berpedoman bahwa yang dihitung adalah masa kerja ASN bukan masa kerja yang dihitung berdasarkan pengangkatan yang bersangkutan sehingga sampai saat ini kita belum mengeluarkan SK pensiun pihak yang bersangkutan. Dan semoga permasalahan ini secepatnya bisa terselesaikan dan Komisi I bisa mendalami permasalahan ini ke Pemerintah Pusat," kata Roslan.

Dari permasalahan tersebut Ketua Komisi I DPRD Sinjai, A.Sabir menarik kesimpulan bahwa Komisi I akan mencari, mengkaji serta akan melakukan konsultasi ke BKN dan DPR RI sebagai penentu kebijakan.

”Insha allah kita akan tindak lanjuti dan kita akan melakukan konsultasi ke BKN serta DPR RI karena DPR RI bertindak sebagai penentu kebijakan," ungkap A.Sabir. (*)