Hak Angket Bergulir kepada Gubernur dan Wagub Sulsel, Ini Tanggapan Arqam Azikin

BONEPOS.COM, MAKASSAR - Sebanyak 60 dari 64 legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menyetujui  hak angket terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dalam rapat paripurna DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar Senin lalu.

Adapun usulan hak angket karena dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur HM Nurdin Abdullah dan wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman.

Pertama, mutasi dan pelantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel. Hal ini terkait kontroversi SK Wakil Gubenur terhadap pelantikan 193 pejabat ASN yang tidak sesuai dengan aturan perudang-undangan, serta lahirnya dualisme kepemimpinan.

Kedua, mutasi PNS yang berasal dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone ke provinsi pascapelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Priode 2018-2023. Diduga terjadi praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur.

Ketiga, dugaan pratik KKN dalam penempatan pejabat tertentu, mulai jabatan eselon IV sampai pada tingkatan eselon II melalui hasil penyelidikan pengangkatan guru SMK yang belum sesuai kepangkatannya, serta banyak pejabat ASN dilantik tapi belum memenuhi persyaratan.

Keempat, pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama yakni Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulsel, H Jumras dan kepala inspektorat Pemprov Sulsel, Lutfi Natsir oleh gubernur. Pencopotan ini dinilai tak mengindahkan mekanisme Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pasal 77, 117, dan 118 serta Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017.

Usulan hak angket tersebut memantik perhatian dari beberapa pakar politik. Salah satunya dari Pakar Politik dan Kebangsaan yang juga Dosen Unismuh Makassar, Arqam Azikin.

Arqam mengatakan, mencermati sidang Paripurna DPRD Sulawesi Selatan yg dipimpin Ketua DPRD HM. Roem dan hadirnya 64 Anggota dewan semakin memberikan "sinyal politik" bahwa Hak Angket memang sepatutnya disetujui.

"Mendengarkan argumentasi dasar pengajuan Hak Angket DPRD juga menurut saya sudah tepat, karena minimal ada dua hal tadi yakni Dugaan pelanggaran Undang-undang dan Peraturan lainnya serta terjadinya Dualisme Kepemimpinan di Pemprov Sulsel," ucap Arqam saat dihubungi, Rabu 26 Juni 2019.

Lanjut Arqam, mengacuh kedua hal tersebut sepantasnya Hak Angket berlanjut untuk penyelidikan keterlibatan siapapun dibalik kejadian Dugaan pelanggaran Undang-undang dan dualisme pengambilan keputusan yang membuat "pemprov gaduh" di tengah belum jelasnya arah pembangunan selama Gubernur dan Wagub memimpin Sulsel 10 bulan ini.

"Dengan disetujuinya Hak Angket oleh 60 Anggota DPRD Sulsel, maka inilah babak baru peristiwa ributnya suasana Pemprov Sulsel yang baru terjadi dalam kurun 15 tahun terakhir. Kehadiran saya secara langsung di Ruang rapat paripurna siang kemarin, sekaligus ingin mencermati langsung isi Dasar Pengajuan Hak Angket dan konsistensi teman-teman anggota dewan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada eksekutif," kata Arqam.

Menurut Arqam, kita patut mengapresiasi keputusan paripurna DPRD Sulsel siang kemarin, agar transparansi Gubernur Sulsel menjalankan pemerintahan dapat terbuka ke masyarakat terlebih hal-hal keputusan strategis.

"Karena jangan sampai ada "makelar politik" yang ikut terlibat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan daerah," tandasnya

Ahmad Rusli

Penulis:Ahmad Rusli