Sengketa Puskesmas Uloe, Diduga Pemerintah Memberikan Lahan Tanpa Sepengetahuan Warga

BONEPOS.COM, BONE - Rencana pembangunan puskesmas di ex Pasar Uloe kini memasuki babak baru, bukan hanya penolakan yang dilakukan oleh pihak ahli waris dan masyarakat setempat, tapi penyerahan lahan untuk pembangunan puskesmas diberikan langsung oleh Pemerintah Desa Uloe tanpa ada persetujuan dan sepengetahuan dari masyarakat yang bermukim di tempat tersebut serta semua pihak ahli waris pemiliki lahan ex pasar.

Penyerahan lahan ini dibenarkan oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone setelah pihak ahli waris melayangkan pernyataan keberatan pembangunan puskesmas, Selasa 25 Juni 2019 kemarin, di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.

"Pemerintah setempat mengatakan sudah tidak ada masalah jadi kami bersama pihak Dinas Kesehatan beserta anggota DPRD Bone turun meninjau lokasi berdasarkan komunikasi dengan Pemerintah Desa bahwa sudah tidak ada masalah jadi tetap kami lanjut," kata Pihak Aset yang tidak ingin disebutkan namanya kepada pihak ahli waris yang keberatan.

Informasi penolakan oleh pihak ahli waris telah diterima oleh aset sendiri dan beberapa kali menghubungi Kepala Desa Uloe untuk membicarakan hal ini namun pihak Kepala Desa tetap mengintruksikan pembangunan tetap lanjut.

Urusan ahli waris adalah urusan saya, kata Kepala Desa Uloe kepada pihak aset saat dikomfirmasi.

Sementara Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa pembangunan puskesmas di desa Uloe dan ditempatkan di ex Pasar Uloe adalah hasil kesepakatan pemerintah setempat dengan ahli waris untuk tetap lanjut di lokasi ex pasar ini.

"Waktu pertemuan di Kantor Desa Uloe kami meminta kepastian sebelum final lokasi pembangunan dan kesapakatan tercapai berdasarkan informasi yang di terima oleh kepala desa bahwa sudah mendapatkan persetujuan ahli waris," kata H. Rustan Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone pada ahli waris yang menolak pembangunan.

"Sebenarnya lokasi pembangunan bisa dipindahkan ke lokasi lain jika saja dalam tiga hari setelah pertemuan di kantor desa tidak ada kesepakatan dari pemilik tanah tapi berdasarkan informasi yang didapat dari kepala desa bahwa pemilik sepakat untuk pembangunan puskesmas," pungkasnya.

Sementara merujut pada surat penyerahan lahan, anggota Lembaga Bantuan Hukum S3 (LBH S3) angkat bicara, bahwa surat keterangan penyerahan lahan bisa dikatakan cacat hukum karena yana menjadi saksi penyerahan lahan bukanlah dari pihak ahli waris sendiri melainkan instansi dalam lingkup pemerintah desa yang terlibat.

"Kepala Dusun 1, 2 dan 3 seharusnya tidak boleh menjadi saksi karena mereka masih dalam ruang lingkup pemerintahan, sehingga surat ini bisa diragukan keabsahannya apakah benar pemilik lahan menyerahkan lahan mereka atau sekadar dipaksakan," ungkap Riswandi, SH anggota LBH S3.

Ia juga mengungkapkan surat pernyataan bukanlah pemindahan puskesmas tapi melainkan pembangunan puskesmas kembali seperti yang tertera di dalam surat pernyataan dan hal ini tidak sesuai yang di sampaikan kepala desa Uloe bahwa puskesmas yang dipindahkan.

Hingga berita ini diturunkan ahli waris menolak untuk pembangunan puskesmas dan menyayangkan sikap pemerintah.

Iwan Taruna

Penulis:Iwan Taruna