Sidang Sengketa Pembangunan Puskesmas Diskors, Rekomendasi Komisi II Dipertanyakan

BONEPOS.COM, BONE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone melakukan mediasi terkait pembangunan di ex Pasar Uloe dengan mempertemukan pihak ahli waris dengan berbagai instansi terkait pembangunan di antaranya dari pihak Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Hukum, Badan Pertanahan Negara, Camat Dua Boccoe serta Kepala Desa Uloe di ruang komisi 1 DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Jumat 19 Juli 2019.

Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan pasalnya pihak dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone tidak dapat memberikan keterangan dan bukti yang jelas bahwa tanah tersebut adalah aset Pemda.

“Tentu lokasi yang ditempati itu adalah aset, tidak bisa dilakukan pembangunan kalau aset di situ terkendala,” ungkap Saipullah Latief saat Rapat Kerja berlangsung di ruang komisi.

“Kemudian kenapa terjadi aspirasi dan ada pemyampaian di sini karena sudah tidak menjadi pasar, kira-kira seperti itu, oleh karena itu apa dasarnya pemerintah sehingga ini dikatakan aset, tentu ada alas hak pemerintah apakah itu sertifikat dan lain sebagainya. Dan tidak perlu di tanya masyarakat,”tambah Saipullah Latief.

Sementara Yusrang selaku ahli waris mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan dokumen. Di Dalam dokumen tersebut pertahun 1925 pemilik lahan Lasau dipaksa oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil alih tanah tersebut. Selanjutnya pada tahun 1958 Taggiling selaku ahli waris memasukkan surat permohonan ke Pemerintah Bone (raja Bone) untuk dikembalikan ke pemilik asli.

"Awalnya pada tahun 1925 Belanda mengambil paksa tanah Lasau yang dulunya tanah sawah untuk dijadikan pasar dan pada tahun 1958 Taggiling memasukkan surat permohonan ke pemerintah raja Bone untuk dikembalikan pemilik asli. Pada tahun yang sama pemerintah setempat Andi Passalo Dg Paraga (Kepala Wanua Sailong) bersama kepala Disitrik (sekarang Koramil) Sailong memberi pernyataan mengakui bahwa benar tanah tersebut dipinjam dari lelaki La Sau untuk dijadikan pasar," ungkap Yusran saat menyampaikan aspirasi.

Karena pertemuan tersebut belum menemukan titik terang bagi kedua belah pihak, maka sidang di skors dan rencananya akan diadakan kembali mediasi yang juga menghadirkan komisi II terkait kesehatan yang memberikan rekomendasi pembangunan puskesmas, karena komisi I tidak ingin melangkah dengan mengeluarkan rekomendasi terkait aspirasi yang disampaikan pada pertemuan tersebut.

Penulis:Iwan Taruna
Editor:Andi Dedhy