Gunakan APBN-APBD, Pemda Harus Gandeng Perusahaan Media Legal

BONEPOS.COM - IST Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Mohammad Nuh.

BONEPOS.COM, MAKASSAR - Pemerintah perlu berhati-hati menggunakan APBD dan APBN untuk anggaran untuk media. Pasalnya, bisa berdampak sebagai temuan apabila anggaran dibelanjakan pada perusahaan media yang tidak legal.

Hal ini pun menjadi seruan Dewan Pers. Olehnya itu, untuk menghindari hal itu terjadi, maka Dewan Pers berniat mengeluarkan berupa edaran ke pemerintah daerah terkait kriteria perusahaan media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers.

Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Mohammad Nuh pada saat melakukan verifikasi faktual di beberapa media di Makassar, belum lama ini.

"Jadi nanti kita buatkan semacam edaran ke Pemda, Pemkab, Pemkot (Pemerintah Kota), Pemprov dengan list media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers," jelas Mohammad Nuh.

"Dana APBN dan APBD disalurkan yang tidak legal akan menimbulkan persoalan. Secara sadar kalau membelanjakan pada tidak jelas dari Dewan Pers itu dianggap bisa jadi temuan," tambahnya.

Maka dari itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini meminta perusahaan pers yang belum punya legalitas agar segera mendaftarkan diri ke Dewan Pers.

"Sepanjang memenuhi syarat akan diakui. Tapi tolong dipenuhi persyaratan perusahaannya," ujarnya. (Ril)