Inspektorat Makassar Cerahkan Kasek Untuk Patuh LHKASN

BONEPOS.COM, MAKASSAR - Inspektorat Daerah Kota Makassar helat Bimbingan Teknis di Ruang Sipakatau lantai II Balaikota Makassar, Selasa (27/8/2019). Ada 409 peserta yang hadir pada gelaran ini.

Acara ini dibuka Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Makassar, Dahyal dengan Narasumber, yakni Kasubag Evaluasi Pelaporan, Sulaeman. Untuk peserta Bimbingan Teknis ini, yakni Kepala SD dan SMP Negeri se-Kota Makassar.

Bimbingan Teknis ini membahas terkait pengisian online formulir LHKASN pada sistem Siharka Kementerian PAN dan RB bagi Kepala SD dan SMP Negeri se-Kota Makassar.

Kata Sulaeman, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) merupakan dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur negara.

Pengisian LHKASN diisi oleh Pejabat wajib LHKASN untuk pertama kalinya, eselon III, eselon IV, dan semua ASN non wajib LHKPN. Tujuannya, sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), juga pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta bentuk transparansi ASN, dan penguatan integritas ASN.

"Ada beberapa tugas APIP Inspektorat, pertama memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN, lalu melakukan verifikasi dan klarifikasi atas kewajaran LHKASN, kemudian melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran, serta menyampaikan laporan setiap akhir tahun atas setiap pelaksanaan edaran ini kepada pimpinan onstansi dan tembusan kepada Menteri PAN dan RB," papar Sulaeman.

Waktu penyampaian LHKASN dilakukan pada tiga bulan setelah kebijakan ditetapkan, lalu satu bulan setelah diangkat dalam jabatan, serta satu bulan setelah berhenti dari jabatan.

Lanjut kata Sulaeman, dasar hukum mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Surat Edaran nomor 1 Tahun 2015 Kementrian PAN dan RB tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN Dilingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

"Sanksi bagi ASN yang tidak melaporkan LHKASN adalah Pimpinan Instansi dapat melakukan peninjauan kembali pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural maupun fungsional," tandasnya. (ril)